Anggota Komisi D DPRD Surabaya Tjutjuk Supariono menerima banyak laporan bahwa PAUD di Surabaya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Menurutnya, penggunaan bahasa Indonesia di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu mendapat perhatian serius. Tjutjuk Supariono mendapat banyak laporan bahwa Paud di Surabaya bukan menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. “Negara dengan pendidikan maju
Kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban cukup mengejutkan. Tercatat ada lima kejadian sejak awal tahun. DPRD Surabaya meminta pemkot memperkuat pendekatan dan peningkatan kapasitas keluarga. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya Akmarawita Kadir. Menurutnya, akar permasalahan kejadian itu adalah keluarga. “Dalam hal ini DP3APPKB ( dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
Soal Genangan Air Akibat Hujan di Surabaya, Ini Perspektif Dewan Hujan lebat yang mengguyur Kota Pahlawan sejak awal Februari cukup memberikan dampak. Beberapa kawasan Surabaya dilaporkan banjir atau tergenang air. Hal ini mendapat perhatian dari anggota DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati ikut berkomentar. Menurut Aning, Pemkot Surabaya perlu membangun komunikasi dengan
Sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Drs Agoeng Prasodjo M Si justru makin melebarkan sayap untuk menampung semua aspirasi warga. Bukan hanya soal pembangunan, tidak sedikit warga yang mengadu soal kesehatan dan pendidikan. Memang, tupoksi Komisi C DPRD Surabaya lebih fokus terhadap persoalan pembangunan kota. Tapi politisi Partai Golkar ini ini tidak pernah menolak
Satpol PP Surabaya terus meningkatkan pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol. Sebab, banyak yang masih belum mengantongi izin lengkap. Pihak DPRD Surabaya minta ada komunikasi yang efektif supaya sektor usaha tersebut tidak turun sebab sering dirazia. Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni. Ia mengatakan, razia yang digelar pemkot perlu diturunkan tensinya. Sebab,
Pemerintah Kota Surabaya akan mulai memberlakukan sistem pembayaran non tunai pada 1 Februari 2024. Sebanyak 1.370 titik parkir akan dilengkapi barcode untuk scan QRIS. Dalam sosialisasinya, Walikota Surabaya mengumumkan penerapan bayar parkir non-tunai di 1.370 titik TJU ini akan terus dievaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah mayoritas warga akan mendukung kebijakan ini dengan cara membayar
Seorang pria warga Sidosermo Surabaya mengaku kaget saat melakukan foto prewedding di kawasan Alun-Alun. Abdurrouf Azzam diharuskan membayar uang senilai Rp 500 ribu per 3 jam. Saat ia bersama calon pengantinnya mendatangi kawasan Alun-Alun Kota Surabaya, ia didatangi petugas. Kemudian petugas mengarahkan mereka dan seorang fotografer professional ke dalam ruangan UPTD Balai Pemuda Surabaya. “Kami
Kamis (25/1/2024) AM menyampaikan keluhan di hadapan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono. Pria warga Tambaksari itu menuturkan bahwa dua anak laki-lakinya diduga menjadi korban pencabulan. Tindakan asusila itu dilakukan oleh sepupu dan satpam salah satu SD negeri. AM mengatakan, perlakuan keji itu terungkap pada akhir tahun 2019. Saat itu, dia melihat anak pertamanya,
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni akan segera memanggil Bagian Hukum Pemkot Surabaya terkait Perda No 7 tahun 2023. Menurutnya, kenaikan pajak dan retribusi merupakan isu yang sensitif di negara manapun. Arif Fathoni menuturkan, saat ini pemerintah pusat sedang mempertimbangkan untuk melakukan penundaan penerapan undang-undang terbaru terkait kenaikan pajak di seluruh Indonesia. “Kalau
Pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir non-tunai di sejumlah titik di perkotaan. Kebijakan ini didukung oleh anggota Komisi C yang mengganggap bahwa parkir non-tunai selaras dengan perkembangan zaman dan memperkokoh Kota Pahlawan sebagai smart city. Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Abdul Ghani Mukhlas Ni’am menilai Surabaya sudah siap untuk mempraktikkan digitalisasi transaction. “Dengan sistem non-tunai,
