Ada program yang meningkat signifikan, ada juga persoalan sosial yang mewarnai satu tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji di periode 2025. Berikut paparan Kepala Bappeda Litbang Surabaya Irvan Wahyudrajad dalam Forum Wartawan Surabaya. Berbagai indikator makro menunjukkan capaian signifikan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan fiskal daerah,
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menggelar layanan cek kesehatan gratis. Upaya ini untuk menghadapi ancaman global Virus Nipah. Cak Yebe mengatakan, penyakit menular Virus Nipah memiliki tingkat kematian tinggi. Upaya cek kesehatan gratis khususnya bagi lansia ini sebagai langkah pencegahan dini dan penguatan kesadaran kesehatan masyarakat. “Kami mengadakan cek kesehatan gratis untuk
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menegaskan bahwa persoalan yang melibatkan Kakek Wawan Syarwhani dengan PT Pelindo tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Yona meminta publik melihat persoalan tersebut secara proporsional karena berkaitan dengan sengketa hukum atas lahan, bukan program pemerintah pusat. Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak
Kinerja manajemen Pasar Keputran Selatan dinilai masih belum optimal. Komisi B DPRD Surabaya menilai, komunikasi dan pembinaan pedagang masih minim. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menyebut persoalan pasar seharusnya dapat diselesaikan di level pengelola tanpa harus berlarut-larut hingga ke DPRD atau wali kota. “Namanya pasar pasti ada pedagang, pembeli, dan pengelola. Harus ada
Senyum Sutira dan ratusan tukang becak mengembang di halaman Balai Kota Surabaya. Para tukang becak lanjut usia ini terlihat lihai melakukan trial becak listrik gratis dari Presiden RI Prabowo Subianto. Penyaluran bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada para pengemudi becak lansia di Surabaya mendapat apresiasi dari DPRD Kota Surabaya. Program tersebut
Sejumlah mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR) dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) penerima beasiswa dari pemkot mendatangi Komisi D DPRD Surabaya. Mereka menyampaikan keluhan soal ketidakjelasan skema pembayaran UKT tahun ini. Para mahasiswa ini merasa terbebani dengan adanya perubahan kebijakan yang mengharuskan mahasiswa membayar selisih biaya pendidikan secara mandiri. Mereka menyampaikan bahwa penerima lama yang seharusnya mendapatkan
Dapur SPPG di Raya Kapasan nomor 35 Surabaya masih jadi rumah dengan 20 penghuni. Komisi D DPRD Surabaya membuka hearing demi solusi dapur MBG tersebut bisa segera beroperasi. Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) adalah dapur umum sentral yang menjadi jantung dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Dapur ini bertugas memproduksi dan mendistribusikan makanan
‘Sekitar 4 bulan lalu anak-anak saya diambil UPTD PPA dan ditaruh di tempat yang dirahasiakan…’ Petikan surat yang ditulis Desy Okta Wilijanti. Komisi D DPRD Surabaya menerima permintaan Desy Okta Wilijanti seorang ibu pengidap kelainan jiwa warga Simorukun yang ingin mengambil kembali hak asuh atas anak-anaknya. Namun, kondisi kesehatan dan ekonomi ibu tersebut masih sangat
Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar hearing sengketa lahan milik Mansyur Cipto warga Karang Poh. Lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut secara sepihak dimasukkan ke dalam daftar aset SIMBADA Pemkot Surabaya. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini digelar bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum dan Kerjasama
Ketua Komisi A DPRD Surabaya mendorong Satgas Mafia Tanah dan Polrestabes Surabaya menangkap DPO kasus yang menimpa Maria Lucia Setyowati (73) warga Tenggilis, Surabaya yang menjadi korban penipuan dua aset yakni rumah kosnya berpindah ke orang lain. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menerima keluhan Maria yang mendatangi kantornya, Senin (19/1/2026). Maria ingin
