Fraksi Partai Demokrat-Nasdem Surabaya ikut bersuara terkait penetapan APBD Surabaya 2025 yang dimajukan. Biasanya APBD ditetapkan di tanggal 10 November, tahun ini dimajukan di tanggal 15 Agustus, sebelum pelantikan anggota legislatif baru periode 2024-2029. Juru bicara Fraksi Demokrat-Nasdem Imam Syafi’i menuturkan bahwa pihaknya sepakat bila penetapan APBD 2025 tidak menabrak aturan. Sebab, lanjut Imam, dasar
Setelah terpilih lagi menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029, Josiah Michael menyatakan keinginannya untuk memprioritaskan pembangunan kawasan Surabaya Barat tanpa meninggalkan kawasan lainnya. Politisi dari PSI ini menjelaskan, di dapilnya (Dapil V) Surabaya yang meliputi Kecamatan Karang Pilang, Tandes, Lakarsantri, Benowo, Wiyung, Dukuh Pakis, Asem Rowo, Pakal dan Sambikerep banyak fasum dan
Baktiono, legislator Surabaya yang sudah 5 periode meraih kursi di DPRD Kota Surabaya mengingatkan program Universal Health Coverage (UHC). Program ini adalah komitmen pemkot dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Surabaya. Baktiono menuturkan, saat berkunjung ke salah satu rumah sakit swasta dan menunjukkan kartu BPJS, pihak rumah sakit tersebut menyatakan tidak menerima pelayanan BPJS.
DPRD Kota Surabaya mensahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya tahun 2025-2045. Raperda itu kini sudah sah menjadi perda dan akan menjadi acuan dalam tiap kali perumusan RPJMD di Kota Pahlawan. Rapat paripurna yang digelar Kamis (4/7/2024) ini seluruh fraksi menyetujui penyusunan RPJPD tersebut. Hampir semua langsung menyerahkan pandangan
Walikota Surabaya Eri Cahyadi menemukan oknum jukir yang mematok tarif parkir mobil Rp 35 ribu saat inspeksi mendadak (sidak) di sekitaran Kebun Binatang Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan tindakan walikota sudah benar. Sebagai kepala eksekutif pemerintahan, walikota harus memastikan terlaksananya peraturan yang telah ada yakni Perda Parkir Tepi Jalan. Jika ada
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta Pemkot Surabaya untuk menertibkan depo peti kemas yang ada di area Kota Pahlawan. Hal ini guna menyambut Surabaya sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) supaya tidak mengalami kemacetan akut seperti di DKI Jakarta. Upaya penertiban depo peti kemas harus dilakukan sejak dini. Bila nanti IKN berpindah
Sebanyak delapan ketua RW se-Kelurahan Simolawang mengadukan pemblokiran kartu keluarga (KK) ke Fraksi Partai Gerindra di lantai VII Gedung DPRD Surabaya. Ketua RW II Simolawang Agus Zainal Arifin mengatakan, persyaratan pindah data kependudukan saat ini berbelit-belit. Salah satunya harus memiliki surat tanah. Padahal, lanjut dia, Dispenduk seyogyanya mengetahui kondisi kepemilikan tanah di Surabaya ada yang
Puluhan pelajar tingkat SMA/SMK mendatangi ruang Fraksi PDIP di Gedung DPRD Surabaya. Para pemuda yang tergabung dalam Sinau Sinema ini menyatakan niat ingin memproduksi film dengan muatan lokal dan berbagai problematika sosial. Sekretaris Fraksi PDIP Abdul Ghani menanggapi positif niat para pelajar ini. Menurutnya, para pelajar yang sering disebut Gen Z ini mengusung tema positif
Komisi B DPRD Kota Surabaya yang membidangi perekonomian dan keuangan memberikan usul positif terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Yakni penambahan kuota sertifikasi halal bagi UMKM kategori makanan dan minuman (mamin). Wakil Ketua Komisi B Anas Karno menuturkan bahwa para UMKM kategori mamin yang sudah terdata di dinas koperasi dan perdagangan harus mendapatkan
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) gelar Pelatihan Wirausaha Minuman Kekinian untuk Pemuda Kota Surabaya. Dilaksanakan selama 3 hari, yakni pada 19-21 Juni 2024, kegiatan ini berlokasi di Koridor Coworking Space, Lantai 3, Gedung Siola. Pelatihan rutin yang dilaksanakan oleh Disbudporapar kali ini berfokus pada peluang usaha pada
