Pelantikan Lilik Arijanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya oleh Walikota Eri Cahyadi Kamis (4/9/2025) mendapat sorotan positif dari DPRD Surabaya. DPRD Surabaya berharap Sekda baru mampu menjadi motor penggerak birokrasi sekaligus penghubung yang solid antara pemerintah kota dan legislatif. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menilai posisi Sekda sangat strategis untuk menjaga
Sejumlah mitra jagal PD Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian mengikuti rapat dengar pendapat (hearing) di Komisi B DPRD Surabaya. Mereka menyampaikan penolakan pemindahan RPH ke Pegirian. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud bertanya-tanya mengapa pemindahan lokasi RPH tidak sesuai aspirasi berbagai pihak. “Dulu Dirut PD RPH usul 3 lokasi, Kenjeran, Mulyorejo, Tambakwedi. Tiga
DPRD Surabaya telah dua kali mengundang wakil dari PT. Pesta Pora Abadi selaku manajemen Mie Gacoan. Dua kali juga perwakilan Mie Gacoan tidak hadir (mangkir) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Surabaya. Ketua Komisi B DPRD Surabaya, M. Faridz Afif menyayangkan ketidakhadiran manajemen PT Pesta Pora Abadi untuk kedua kalinya. Menurutnya,
DPRD Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya telah resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan menjelaskan bahwa pembahasan Raperda P-APBD telah dilakukan sejak 11-29 Agustus 2025 melalui rapat Badan Musyawarah, paripurna, fraksi, hingga komisi. “Total Penerimaan
Tutur katanya lugas dan sikap yang tenang menjadi karakter Yona Bagus Widyatmoko saat memimpin rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya. Tidak banyak yang tahu bahwa lelaki kelahiran 6 November 1976 ini bukan hanya seorang politisi. Yona juga pengusaha tangguh sekaligus atlet jujitsu yang telah mengantongi DAN II sabuk hitam yang menjadi simbol pengabdian
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya dianggap punya kewajiban untuk menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi’i saat membuka workshop ‘Membaca Potensi Aset Pemerintah Kota Surabaya untuk Optimalisasi PAD’. Imam mencontohkan, salah satu Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang memiliki potensi meningkatkan PAD
Momen peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia diwarnai sejumlah intrik. Selain bendera terbalik di Balai Kota, pengibaran bendera bajak laut One Piece di sejumlah wilayah menuai sorotan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta pemkot bersikap tegas jika fenomena serupa ditemukan di Kota Pahlawan. “Kalau ditemukan di Surabaya, pemkot harus bertindak tegas. Jangan sampai
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menyoroti insiden bendera merah putih terbalik saat upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Balai Kota Surabaya, Sabtu (17/8). Yona meyakini bahwa peristiwa itu murni ketidaksengajaan dan meminta masyarakat tidak menyalahkan paskibraka. “Jangan dibesar-besarkan dan jangan juga menghakimi adik-adik paskibra. Mereka generasi muda yang kelak meneruskan estafet
Optimalisasi aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno, dalam paparannya saat menjadi narasumber worshop bertajuk ‘Membaca Potensi Aset Pemerintah Kota Surabaya untuk Optimalisasi PAD’. Rio mengatakan, aset daerah bukan sekadar catatan inventaris, melainkan
Berbagai fraksi memberikan pemandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2025. Termasuk juru bicara Fraksi Demokrat–PPP–NasDem, Imam Syafi’i yang menyoroti pinjaman Rp 452 miliar. Imam Syafi’i mengatakan, pinjaman Rp 452 miliar tersebut berpotensi membengkak menjadi Rpc503 miliar dengan bunga. Ia meminta pemkot dan DPRD Surabaya membahas detail pinjaman bersama Direksi Bank Jatim. “Kami ingin memastikan waktu
