May 20, 2024
Jalan Yos Sudarso No. 18 - 22 Surabaya
Dinamika Dewan

APBD Perubahan Tahun 2022 Naik, DPRD Surabaya Tegaskan Hanya Untuk Kepentingan Warga

Pemerintah dan DPRD Kota Surabaya baru saja menggelar sidang paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2022. Di dalam sidang tersebut, diketahui kekuatan APBD Perubahan tahun 2022 Kota Surabaya mengalami kenaikan sebesar Rp 200 miliar. Semula APBD murni tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 10,4 triliun. Sedangkan kini menjadi Rp 10,6 triliun. 

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono seusai sidang penetapan KUA PPAS APBD-P 2022 di Gedung DPRD Surabaya menyampaikan bahwa naiknya APBD tersebut akan digunakan untuk penguatan kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat. Salah satu di antaranya ialah akan dialokasikan untuk penanganan banjir, perbaikan permukiman umum seperti pavingisasi, perbaikan saluran air, hingga penerangan jalan umum.

“Lalu kemudian ada juga untuk melengkapi peralayan tugas Kader Surabaya Hebat, permakanan, penguatan beasiswa pelajar SMA/SMK/MA dan mahasiswa, serta kebutuhan lainnya,” ujarnya, Kamis (25/8/2022).

Dalam kesempatan sidang paripurna penetapan KUA PPAS APBD-P 2022, nampak hadir pula Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, Sekretaris Kota, Hendro Gunawan, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Surabaya. 

“Kami bersyukur, DPRD dan Wali Kota Eri Cahyadi telah menyepakati KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2022, hasil pembahasan di Badan Anggaran,” imbuh politisi yang akrab disapa Awi ini.

Selanjutnya, dokumen KUA PPAS tersebut diserahkan kepada Pemkot Surabaya untuk menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2022. Rancangan tersebut akan disusun oleh Wali Kota Eri Cahyadi bersama jajaran tim anggaran Pemkot Surabaya.

Awi berharap proses penyusunan Rancangan APBD Perubahan tahun 2022 tidak berlangsung terlalu lama dan segera dimasukkan oleh pemkot ke DPRD Surabaya. Sehingga baik legislatif maupun eksekutif bisa segera membahasnya di ruang sidang.

“Ini agar masih ersisa waktu untuk penyerapan anggaran sampai akhir tahun,” imbuhnya.

    X