Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 resmi disahkan DPRD Surabaya dalam rapat paripurna, Kamis (10/9/2026).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, terdapat sejumlah penyesuaian dalam RAPBD-P 2026 berdasarkan kebutuhan dan kondisi di masyarakat. Salah satu penyesuaian dilakukan pada sektor pendidikan, khususnya anggaran beasiswa.
“Alhamdulillah, hari ini sudah disahkan oleh DPRD Surabaya. Ada beberapa penyesuaian,” kata Eri seusai menghadiri rapat paripurna DPRD Surabaya.
Ia mencontohkan, Pemkot Surabaya sebelumnya menganggarkan beasiswa untuk sekitar 24 ribu penerima. Namun, berdasarkan pendataan terbaru, jumlah penerima yang memenuhi kriteria diperkirakan sekitar 13 ribu orang.
Menurut Eri, sisa anggaran tersebut tidak akan dihilangkan, melainkan dialihkan untuk kebutuhan pendidikan lain yang masih berada dalam bidang yang sama.
“Karena kita (Pemerintah Kota) dan DPRD fokus untuk yang memang tidak mampu. Yang mampu, ayo gotong royong. Yang mampu jangan meminta pemerintah kota Surabaya,” ujarnya.
Eri menyebut, terdapat penambahan anggaran sekitar Rp100 miliar dalam perubahan APBD 2026. Tambahan tersebut, kata dia, diarahkan terutama untuk sektor pendidikan serta pekerjaan umum, khususnya penanganan banjir.
“Fokusnya ada di pendidikan dan penanganan banjir (PU Bina Marga) ada dua itu saja. Jadi kenaikan itu ada di posisi dua dinas itu, tapi juga tidak banyak, sekitar Rp100 miliaran,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eri juga menanggapi sorotan mengenai rendahnya penyerapan anggaran program bagi generasi muda atau Gen Z di sejumlah kecamatan.
Ia mengatakan, program tersebut memang tidak diarahkan untuk membiayai kegiatan yang hanya bersifat kepanitiaan atau seremonial.
Pemkot Surabaya, lanjut Eri, ingin anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendorong anak muda memiliki kegiatan usaha yang mampu menghasilkan pendapatan sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
“Jadi kita memang tidak memberikan anggaran ini untuk kegiatan yang bersifat kepanitiaan. Tapi bagaimana bisa menggerakkan penghasilan, ekonomi, dan punya penghasilan,” katanya.
Eri menyebut, sejumlah program telah berjalan di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Pemkot bersama DPRD juga terus mendorong anak muda agar berani membangun usaha secara mandiri.
“Intinya, uang yang diberikan kepada pemuda ini adalah untuk menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi orang yang tidak memiliki pekerjaan,” ujarnya.
Salah satu konsep yang tengah disiapkan adalah kerja sama dengan sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka). Eri mencontohkan peluang usaha laundry yang dapat dikelola kelompok anak muda di sejumlah kecamatan.
Menurutnya, para pemuda harus memiliki metode dan rencana kerja yang jelas sebelum mendapatkan dukungan anggaran.
“Mereka harus punya metode kerja, punya rencana kerja, dan setelah itu bisa membuat perubahan bisnisnya sehingga dia bisa melakukan bisnis itu, ada pendapatan,” tutur Eri.
Ia menegaskan, pola pikir mengenai pemanfaatan anggaran bagi anak muda perlu diubah. Dana tersebut diharapkan menjadi modal untuk keberlanjutan ekonomi, bukan sekadar membiayai kegiatan yang habis dalam satu acara.
Eri juga kembali menyinggung pengelolaan parkir di Kota Surabaya. Ia menegaskan, pendapatan dari sektor parkir merupakan bagian dari uang publik yang harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
“Uang parkir yang masuk bukan hanya milik satu atau dua orang. Uang masuk parkir ini adalah milik warga Surabaya yang harus digunakan kembali bukan untuk perorangan, tapi untuk warga kota,” tegasnya.
Ia mengatakan, digitalisasi sistem parkir diperlukan agar Pemkot Surabaya dapat mengetahui secara lebih transparan pendapatan juru parkir, khususnya mereka yang merupakan warga Surabaya.
Dengan sistem tersebut, Pemkot dapat mengetahui berapa pendapatan yang diterima juru parkir setiap bulan. Jika penghasilan tersebut belum mencukupi kebutuhan keluarga, pemerintah dapat mempertimbangkan bentuk dukungan lainnya.
“Ketika kita juga menggunakan digital, fungsinya apa? Agar kita bisa tahu jukir ini yang KTP Surabaya benar-benar dapat berapa sih per bulannya sebenarnya,” kata Eri.
Terkait pembagian pendapatan parkir, Eri menegaskan bahwa mekanisme tersebut tidak boleh dipandang sebagai pembagian keuntungan untuk kepentingan pribadi.
Ia menyebut, besaran pembagian harus mempertimbangkan status uang yang dikelola dan kepentingan masyarakat Surabaya.
“Kalau untuk warga kota Surabaya, bukan untuk orang perorangan,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran dan parkir, Eri juga menyinggung langkah mitigasi terhadap potensi gempa di Surabaya.
Ia mengatakan, Pemkot Surabaya telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai langkah evakuasi apabila terjadi gempa.
Menurut Eri, sosialisasi tersebut penting karena wilayah Surabaya dilalui dua sesar, yakni Sesar Surabaya dan Sesar Waru.
“Kalau ada kejadian, maka evakuasinya seperti apa, lari di mana. Itu sudah dilakukan Kepala BPBD,” katanya.
Pemkot Surabaya juga berkoordinasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terkait pemasangan alat sensor untuk memonitor aktivitas kegempaan.
Namun, Eri mengatakan, lokasi pemasangan maupun kebutuhan anggaran untuk alat monitoring tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Sudah saya koordinasikan dengan teman-teman ITS terkait alat sensor ini. Nanti akan dipasang alat monitoring. Berapa anggarannya, belum tahu, kita masih koordinasi dulu,” pungkasnya.(Nor)
Leave feedback about this