“Saya dulu aktivis pers kampus saat kuliah di Universitas Negeri Jember,” tutur M Eri Irawan di awal memperkenalkan diri.
Kemudian, Eri mengambil pendidikan Magister Kebijakan Publik di Universitas Airlangga pada tahun 2012. Dalam prosesnya, pria kelahiran Bojonegoro ini menuturkan bahwa dirinya secara ideologi sudah dekat dengan beberapa anggota PDI Perjuangan. Kala itu ia berprofesi sebagai konsultan kebijakan publik di lingkungan pemerintah daerah.
“Secara formal mendapat KTA (Kartu Tanda Anggota) PDIP di tahun 2018,” imbuhnya.
Bergabung dalam PDIP merupakan cara Eri untuk memperluas pengetahuan dan ilmu yang ia pelajari.
“Saya kira dengan menjadi anggota (PDIP), menjadi instrumen saya untuk memperluas cakrawala dan pengetahuan. Yang lebih penting yakni proses pengambilan kebijakan,” kata Eri.
Misalnya, lanjut Eri, PDIP mengajarkan bahwa kampanye ataupun turun ke masyarakat tidak hanya saat pemilu. Begitu juga saat reses atau saat menjaring aspirasi masyarakat tidak menunggu momen tertentu.
“Di PDIP, kami diajarkan bahwa kampanye ataupun turun ke masyarakat tidak hanya saat pemilu,” imbuhnya.
Bahkan, Eri sangat terbuka menggunakan media sosial (instagram) yang bisa dijangkau oleh warga. Kapanpun warga bisa mengirim Direct Message (DM) di IG milik Eri.
“Beberapa waktu lalu ada warga yang komplain soal pembangunan di Wiyung, komplain lewat DM IG. Ada yang soal imbas banjir dan sebagainya. Ya saya minta warga tersebut datang ke Komisi C,” tutur Eri.
Saat ini Komisi C DPRD Surabaya yang ia pimpin kompak menolak pembangunan Surabaya Waterfront Land (SWL), salah satu proyek strategis nasional (PSN). Bahkan Komisi C akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk membatalkan proyek pembangunan pulau buatan di tengah laut Surabaya tersebut.
Kesimpulan ini didapat setelah digelar rapat dengan perwakilan dari Forum Masyarakat Madani Maritim yang terdiri atas 44 elemen masyarakat, Senin (6/01/2025).
Eri bersama anggota Komisi C lainnya mendukung perjuangan Forum Masyarakat Madani Maritim, termasuk mengoneksikan dengan jaringan yang ada di DPR RI.
Eri Irawan mengatakan, perjuangan yang dilakukan elemen masyarakat pesisir tersebut harus didukung semua pihak.
“Reklamasi tidak mampu menjawab agenda kesejahteraan ekonomi rakyat, agenda keberlanjutan lingkungan, dan agenda penataan ruang yang berkeadilan di Kota Surabaya,” tegas Eri usai ditemui wartawan. (Nor)
Leave feedback about this