Realisasi capaian retribusi Kota Surabaya pada triwulan pertama di tahun 2022 menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Dari target sebesar Rp 67,12 miliar, hanya tercapai sebesar Rp 59,69 miliar. Atau dengan kata lain, pada triwulan pertama tahun ini, Pemerintah Kota Surabaya hanya bisa mengumpulkan retribusi sebesar 88,86 persen dari target.
Capaian yang kurang memuaskan ini menjadi sorotan DPRD Surabaya, terutama Komisi B yang membidangi perekonomian. Komisi B DPRD Surabaya mencatat ada beberapa pos yang bisa lebih dioptimalkan lagi pengumpulan retribusinya. Salah satunya ialah retribusi pasar tradisional. Pada triwulan pertama ini setoran retribusinya masih minim.
“Setoran retribusinya masih minim. Padahal PD Pasar Surya mengelola 67 pasar rakyat di Surabaya. Jadi harus segera melakukan evaluasi kinerjanya,” ujarnya Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah.
Selain pasar tradisional, politisi yang kerap disapa “Bu Dokter” ini juga menyampaikan retribusi yang diterima dari pembayaran flat juga bisa dioptimalkan lagi. Ia meminta agar Pemkot Surabaya mengevaluasi seluruh OPD penghasil retribusi. Salah satunya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).
Ia mendorong agar DPRKPP bisa lebih tegas lagi sebagai penagih uang sewa flat. Meski begitu tetap tidak mengesampingkan asas kemanusiaan. Jika ada penghuni flat yang menunggak, DPRKPP harus jeli melihat kondisi penyewa. Bila memang penghuni itu penghasilannya kurang, bisa diberi kelonggaran waktu pembayaran.
“Jadi tidak ada kesan dibiarkan begitu saja. Pelunasan pembayaran flat bisa dilakukan dengan cara mencicil. Kalau tidak mampu betul, baru bisa diberikan pemutihan,” ujarnya.
Selain mendorong OPD agar lebih giat lagi dalam mencapai target retribusi, Zuhrotul Mar’ah juga mendorong Pemkot Surabaya bisa menciptakan inovasi untuk mencegah kebocoran retribusi. Terutama retribusi yang ada di kawasan parisiwata. Salah satunya dengan menerapkan pembayaran digital di tempat wisata.
“Pembayaran non tunai bisa meminimalisir kebocoran pendapatan. Selain itu, pemasukan juga bisa terpantau secara real time. Tak hanya tiket masuk wisata namun juga retribusi parkit di dalam area wisata,” imbuhnya.
Dengan saran itu, ia berharap di triwulan selanjutnya, Pemkot Surabaya bisa mencapai target retribusi. Sehingga bisa menjadi tambahan PAD Surabaya di tahun 2022 ini. (fen)
