Pemerintah Kota Surabaya tengah berfokus untuk membangkitkan kembali ekonomi kota. Salah satunya melalui pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Tak tanggung-tanggung, sebesar 40 persen APBD tahun 2022 akan dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM di Kota Pahlawan.
Sebesar 40 persen APBD 2022 atau sekitar Rp 5,1 triliun akan digelontorkan untuk memberdayakan UMKM dengan skema belanja barang dan jasa. Salah satunya terkait pengadaan seragam sekolah bagi siswa dari keluarga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Seragam-seragam sekolah ini tidak dibeli dari pabrikan melainkan dari UMKM di setiap kecamatan di Surabaya.
Lalu, penyediaan konsumsi rapat berbagai OPD juga dibeli dari pelaku UMKM. Di samping itu, Pemkot Surabaya juga akan terus memberikan pelatihan dan pendampingan agar para pelaku UMKM bisa mandiri. Begitu pula dengan aplikasi e-Peken sebagai dukungan digitalisasi UMKM.
Keseriusan Pemkot Surabaya dalam membangkitkan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM ini mendapat dukungan dari DPRD Surabaya. Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menyampaikan sejak awal pembahasan APBD, pengembangan UMKM menjadi komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Belanja barang dan jasa untuk UMKM akan terus dimaksimalkan. Tujuannya adalah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat,” ujarnya, Selasa (24/5/2022).
Dengan melibatkan UMKM, perekonomian Kota Surabaya diharapkan bisa bangkit kembali. Tak hanya sama seperti sebelum pandemi namun jauh lebih pesat lagi. Sebab memang jumlah pelaku UMKM di Kota Surabaya sangat banyak sekali.
Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Ia mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya untuk mengalokasikan 40 persen APBD demi pemberdayaan UMKM. Sebab menurutnya, pelaku usaha di tingkat bawah merupakan penggerak roda perekonomian kota.
Tak hanya mendukung, alumnus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara ini akan terus memantau dan mengawasi jalannya pengalokasian APBD untuk pemberdayaan UMKM. Ia tak ingin niat baik Wali Kota Eri Cahyadi tak berjalan mulus di lapangan.
”Karena itu anggaran 40 persen tersebut harus dipantau dan diawasi. Saya berharap terkait pengadaan seragam yang melibatkan UMKM dilakukan secara bersih. Jangan sampai ada perusahaan besar yang bersembunyi dalam pengadaan itu,” ujarnya.
Dukungan APBD yang sangat besar untuk pemberdayaan UMKM ini diharapkan menjadi pemicu awal bangkitnya perekonomian Kota Surabaya. Ketika roda perekonomian kota bisa berjalan pesat kembali, diharapkan jumlah pengangguran dan MBR di Surabaya juga ikut menurun. (fen)
