Komisi D DPRD Surabaya Gelar Hearing Kasus Dugaan Penahanan Ijazah 31 Karyawan  Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait dugaan penahanan ijazah karyawan oleh UD Sentoso Seal. Rapat digelar pada Selasa (15/4/2025) siang pukul 14.00 WIB. Rapat hearing itu dihadiri sejumlah pihak termasuk pemilik UD Sentoso Seal, Jan Hwa Diana beserta suami, sejumlah

DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna menetapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2025-2029. Penandatangan nota kesepakatan itu dihadiri langsung oleh Walikota Surabaya Eri Cahyadi. Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan penetapan rancangan awal untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD Kota Surabaya tahun 2025-2029 merupakan satu persyaratan. Selanjutnya, dokumen

DPRD Kota Surabaya menggelar paripurna dengan agenda pemaparan visi misi, serta program prioritas pembangunan Kota Surabaya periode 2025-2030 oleh Walikota Eri Cahyadi.  Dalam rapat yang digelar pada Senin (3/3/2025) itu Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono memberikan catatan khusus untuk periode ke 2 kepemimpinan Eri Cahyadi. Yakni soal penanggulangan banjir.  “Soal penanggulangan banjir. Dan ini masih

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengoperasikan seluruh puskesmas buka 24 jam mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dr.Akmarawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Maka ia memanggil kepala puskesmas Se-Surabaya dalam satu paripurna.  Menurutnya, penataan puskesmas berbasis Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas, lokasi, dan jarak antar kecamatan menjadi solusi jangka pendek untuk mengatur operasional

Surabaya – DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota beserta OPD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda Senin (10/3/2025) siang. Salah satunya pembacaan laporan pansus yang membahas Raperda tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah rumah potong hewan menjadi perusahaan perseroan daerah rumah potong hewan. Penerapan rancangan keputusan  bersama DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota

DPRD Kota Surabaya resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) raperda inisiatif tentang pengendalian dan penanggulangan banjir. Pansus telah ditetapkan dalam rapat paripurna pada  Rabu (5/1/2/2025). Pansus akan membahas draf raperda tersebut menjadi produk hukum yang akan menjadi dasar dalam upaya penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan di Kota Surabaya. Achmad Nurdjayanto, anggota pansus DPRD Kota Surabaya

Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya 2025-2045. Rabu (19/2/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiar Rifai dan dihadiri Sekda Kota Surabaya, serta 34 anggota dewan. Walikota Surabaya hadir melalui zoom meeting. Sebab Eri Cahyadi sedang mengikuti

Surabaya – DPRD Kota Surabaya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat paripurna, Rabu (5/2/2025). Rapat tersebut memiliki agenda penyampaian tanggapan dan atau jawaban fraksi atas pendapat wali kota terhadap tiga raperda inisiatif DPRD. Tiga Raperda tersebut diantaranya tentang pengendalian dan penanggulangan banjir, tentang hunian yang layak dan tentang pemajuan kebudayaan dan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan.

DPRD Kota Surabaya melaksanakan rapat paripurna membahas tiga raperda inisiatif, yakni pengendalian dan penanggulangan banjir, hunian yang layak, serta pemajuan kebudayaan dan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan pada Rabu (22/1/2025). Dalam rapat tersebut juga dilakukan penetapan Perda tentang Perumda Air Minum Surya Sembada.  Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah. Rapat dihadiri oleh 35

DPRD Surabaya menggelar rapat paripurna perdana di tahun 2025 pada Senin (13/1). Rapat besar tersebut membahas tindak lanjut hasil pemilu yang sudah ditetapkan KPU Surabaya. Yakni walikota terpilih bisa segera ditetapkan sebagai walikota definitif. Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan rapat tersebut membahas soal usulan pemberhentian dan pengangkatan walikota. Ini merupakan tindaklanjut dari hasil pemilu.