Skema pendanaan pemberdayaan generasi muda di Kota Pahlawan telah dibuka sejak Januari 2026. Namun, serapan anggaran Pemkot Surabaya senilai Rp 47 miliar ini masih belum optimal. Dua hal yang diduga menjadi kendala yakni petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak-juknisnya) serta pola pikir (mindsite) gen-Z yang membuat penggunaan anggaran kerap melenceng dari tujuan awal dan tak
Lobi lantai 1 Gedung DPRD Surabaya seketika diselimuti suasana hangat dan rasa syukur. Kedatangan puluhan anak yatim menjadikan hari ke 21 Ramadhan ini semakin bermakna, ungkap Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni. Anak-anak yang hadir tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Mulai dari sambutan, tausiah, hingga berbuka puasa bersama para wakil rakyat. Wakil Ketua DPRD Surabaya
Puluhan warga perwakilan RW 01 dan RW 03 Simorejo, Kelurahan Simomulyo, Sukomanunggal mengadu soal bau limbah potong ayam ke Komisi B DPRD Kota Surabaya. Warga menegaskan bahwa bau menyengat berasal dari limbah potong ayam di Pasar Simorejo yang langsung dibuang ke sungai. Ketua RW 03 Moch Hasan mengungkapkan bahwa pencemaran lingkungan di wilayahnya sudah mencapai
Hearing terkait rencana perluasan Boezem Simomulyo Baru oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berlangsung alot. Bahkan anggota dewan dan kepala dinas adu argumen hingga saling gebrak meja. Ketegangan muncul ketika anggota dewan dari Fraksi PSI, Josiah Michael, terlibat adu argumen dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Hidayat Syah. Hearing atau
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menyinggung kejelasan dasar hukum pelebaran 18,6 meter Sungai Kalianak. Yona juga meminta pemkot menunda penandaan bangunan warga terdampak rencana pelebaran Sungai Kalianak tahap II. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama warga Morokrembangan yang mempertanyakan kejelasan dasar hukum pelebaran hingga 18,6 meter. “Saya minta sebaiknya pihak
Ketua Aliansi Warga Terdampak Normalisasi Sungai Kalianak, Sumariono mengatakan keberatan terhadap rencana pelebaran sungai hingga 18,6 meter. Hal ini disampaikan Sumariono saat rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (2/3/2026). Sumariono menyebut, berdasarkan surat dari BKAD dan Dinas Perikanan, lebar sungai mengarah pada 8 meter. Ia juga mengaku memiliki surat dari BBWS Brantas
Setelah dibahas hingga kurang lebih satu tahun, Raperda Hunian Layak akhirnya rampung. Ketua Pansus Muhammad Saifuddin menuturkan bahwa satu pasal bisa dibahas hingga empat jam. “Berbicara rumah hunian layak tidak bisa membahasnya cepat, kita kadang-kadang membahas satu pasal itu bisa 3-4 jam,” tutur Saifuddin yang juga anggota Komisi A DPRD Surabaya, Selasa (3/2/2026). Legislator Partai
Seorang balita berinisial KRN (4) diduga menjadi korban pemukulan dan disundut rokok di kamar kos kawasan Bangkingan, Lakarsantri Surabaya. Fraksi PDIP DPRD Surabaya datang dan memastikan korban mendapat perlindungan hukum dan pemulihan psikologis secara menyeluruh pada Selasa (24/2/2026). Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya, Budi Leksono mengatakan insiden ini memicu desakan kuat agar Surabaya benar-benar mengimplementasikan
DPRD Surabaya bersama Pemkot Surabaya resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penetapan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dalam rapat Paripurna Senin (23/2/2026). “Kami berharap dengan disahkannya Raperda ini, kinerja Perumda Kebun Binatang Surabaya makin moncer di masa mendatang,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni. Dengan perubahan
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Malik menekankan pentingnya sosialisasi mekanisme reaktivasi BPJS Kesehatan, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini dianggap penting supaya masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi D bersama BPJS Kesehatan Surabaya pada Kamis (19/02/2026). Legislator PDIP tersebut menilai, koordinasi antar instansi
