Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surabaya, Enny Minarsih secara resmi menyampaikan laporan hasil pembahasan ketiga raperda tersebut dalam rapat Paripurna Senin (8/12/2025). “Ketiga raperda ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat Surabaya dan perkembangan hukum yang terus berjalan. Kami harap dengan dibentuknya peraturan ini, kebijakan pemerintah daerah dapat lebih terarah dan memberikan manfaat nyata,”

Berani menolak suap dan gratifikasi merupakan salah satu upaya memupuk sikap anti korupsi. Dalam pemerintahan, kejujuran merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengajak seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat menjadikan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 sebagai momentum memperkuat integritas dalam kehidupan sehari-hari. “Kita harus berani menolak

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya menyinggung program pemberdayaan konkret dalam perlindungan perempuan. Ajeng Wira Wati menyebutkan dua hal penting yakni peningkatan ketrampilan dan akses permodalan. “Pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi antar daerah dalam perlindungan perempuan. Termasuk program pemberdayaan konkret seperti peningkatan keterampilan dan akses pemodalan,” kata Ajeng saat paripurna DPRD Surabaya, Kamis (20/11/2025). Ajeng juga menyebutkan

Dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Kamis (20/11/2025) Fraksi PKS menganjurkan kecermatan pemkot dalam pengolahan limbah hingga pembangunan SPALD-T. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo. “Berkaitan dengan hasil pengolahan air limbah domestik berupa cairan, padatan, dan gas, perlu kiranya direncanakan pemanfaatannya secara hati-hati, agar tidak menimbulkan ekses negatif lain. Sebab bagaimanapun, hasil

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni ikut mengawal Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI terkait tanah berstatus eigendom verponding. Rapat antara DPR RI, Pemkot Surabaya, dan kementerian terkait mulai membahas formula penyelesaian yang dianggap paling adil bagi semua pihak. Fathoni berharap, pertemuan tersebut dapat memberi angin segar bagi sekitar 100 ribu warga Surabaya

Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya sedang memproses penyelesaian Raperda tentang Hunian dan Kawasan Permukiman Layak. Proses ini cukup panjang sebab akan ada penambahan substansi yakni soal aturan hukum penghuni kos. Ketua Pansus Muhammad Saifuddin mengatakan, pembahasan raperda cukup panjang karena adanya sejumlah penambahan substansi. Salah satunya, dimasukkannya aturan hukum penghuni rumah kos dan kontrakan

Pemkot dan DPRD Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp12,7 triliun dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, Senin (10/11/2025). Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengapresiasi jalannya paripurna APBD 2026 yang berlangsung lancar dan kolaboratif.  Ia menyebut, sinergi antara DPRD dan pemkot menjadi kekuatan utama dalam menyusun