Kisruh pungutan liar kembali mencuat di lingkungan Pemkot Surabaya. Kali ini bermodus percaloan rekrutmen tenaga kerja kontrak di Dinas Perhubungan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya mendesak sanksi pidana serta tindak tegas pemecatan tidak dengan hormat kepada oknum ASN yang terlibat. Yona Bagus Widyatmoko menuturkan, dalam konstruksi hukum tindak pidana korupsi maupun penipuan jabatan, pengembalian kerugian

Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menyoroti polemik jam operasional Pasar Buah Tanjungsari. Politisi PDIP ini membuka opsi mengkaji hingga mengubah Perda yang mengatur operasional pasar. Pria yang akrab disapa Kaji Ipuk ini menyebut Pemerintah Kota Surabaya pada dasarnya telah menjalankan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Namun, lanjutnya, persoalan ini justru menunjukkan adanya kemungkinan aturan

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati mengapresiasi 2 tahun pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar sektor kesehatan, pendidikan, pemenuhan gizi, hingga kesejahteraan tenaga pendidik dan perlindungan pekerja. Ajeng menyampaikan, berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperluas akses layanan dasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Surabaya, sejumlah

Ketua Fraksi PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam membersihkan dan menata kabel utilitas di sejumlah ruas jalan. Penertiban dan pengawasan yang konsisten terhadap provider serta perluasan sistem ducting atau saluran kabel bawah tanah bisa menjaga estetika kota

Ketua Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra, Yona Bagus Widyatmoko mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat reformasi birokrasi dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Memasuki dua tahun kepemimpinannya, dia mendukung konsistensi Presiden dalam memastikan penegakan hukum berjalan independen, termasuk apabila perkara korupsi melibatkan pejabat birokrasi, pejabat strategis di lingkaran kekuasaan, maupun kepala daerah.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendesak Pemkot Surabaya mengevaluasi sistem perlindungan anak pasca peristiwa nahas yang terjadi pada bocah disabilitas di Jalan Tambak Medokan Ayu XI. Bocah 10 tahun tersebut ditemukan terjelungkup di dekat kursi roda dengan tali sepatu yang terikat di leher. Bocah inisial Z ini diduga menjadi korban perundungan dan

Seorang bocah 10 tahun penyandang disabilitas di Surabaya meninggal dunia diduga jadi korban bully atau perundungan. DPRD Surabaya mendorong supaya orang tua korban mendapat pendampingan hukum. Sekretaris Komisi D Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana mengaku akan terus mengawal kasus ini, hingga ada kemungkinan keluarga korban mendapatkan hak-hak restitusi. “Tujuan saya dari awal biar ditangani secara

Bendahara DPC Partai Gerindra Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) untuk mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian ratusan tong komposter kepada warga saat kegiatan reses serta dorongan pemanfaatan lahan permukiman untuk menanam

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mendorong pengembangan ketahanan pangan berbasis lingkungan dengan mengadaptasi model Kampung Malaka Jaya di Jakarta Timur. Program ini diawali dengan konsep pengelolaan sampah organik, budidaya pangan, dan pemberdayaan warga yang mulai diterapkan di sejumlah wilayah binaannya di Dapil 5 Surabaya. Cak Yebe membagikan tong komposter dengan kapasitas 160

Langkah tegas Pemkot Surabaya yang menjatuhkan sanksi kepada 58 Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang Januari hingga September 2026 mendapat dukungan dari DPRD Surabaya. Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, menegaskan bahwa kedisiplinan ASN merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Politisi PDI Perjuangan itu menilai, setiap pelanggaran harus