‎Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, merespons penetapan tiga anggota Direksi Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada Kota Surabaya untuk masa jabatan 2026–2029.‎‎Penetapan tersebut didasarkan pada Hasil Seleksi Anggota Direksi Nomor: 11/PANSEL/VII/2026 tertanggal 3 Agustus 2026 yang telah ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Wali Kota Surabaya. ‎Menurut Baktiono, PAM Surya Sembada merupakan perusahaan daerah yang

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menemukan sejumlah warga yang mengaku kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan akibat perubahan status kesejahteraan dalam sistem pendataan pemerintah. Temuan itu mencuat setelah Imam mendampingi sejumlah warga yang mengajukan keberatan ke Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, Selasa (4/8/2026). Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah seorang mahasiswi di kawasan Wonokromo

Sejumlah mall milik Pakuwon Group di Surabaya memasang pagar besi setinggi dua meter. Hal ini menjadi perbincangan luas di media sosial. Langkah pengamanan tersebut memunculkan beragam respons dari masyarakat, mulai dari yang menilai sebagai bentuk antisipasi, hingga yang menganggapnya justru memperkuat kesan adanya ancaman keamanan di Kota Pahlawan. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Machmud,

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir. Regulasi tersebut disiapkan sebagai payung hukum untuk memperkuat sistem pengendalian dan penanggulangan banjir secara terpadu, mulai dari tingkat lingkungan hingga pemerintah kota. Sekretaris Pansus Raperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir sekaligus Wakil Ketua Komisi C

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, meminta jajaran birokrasi merespons serius Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang rutin turun ke lapangan dan menyampaikan temuannya melalui media sosial. Menurutnya, lurah, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) harus memperkuat fungsi pengawasan agar pelayanan publik tidak bergantung pada kontrol langsung wali kota.

Keputusan Pemkot Surabaya memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian, menyusul viralnya dugaan pungutan liar di Sentra Wisata Kuliner Tambak Wedi memicu penolakan dari masyarakat setempat. Legislator DPRD mengingatkan agar sistem birokrasi harus sesuai prosedur. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta penanganan dugaan pungli di SWK Tambak Wedi tetap mengedepankan mekanisme birokrasi yang

Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki masih kerap digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan. Kondisi itu menjadi perhatian Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, saat turun langsung bersama Camat Genteng memantau penertiban parkir. Kegiatan yang dilakukan pada Kamis malam (09/07/2026) tersebut menyasar kawasan pusat keramaian di Kecamatan Genteng. Dengan menggunakan

Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Johari Mustawan, memberi catatan kritis terhadap realisasi belanja APBD Surabaya pada tahun 2025 yang hanya menyentuh angka 85,70%. Angka ini menunjukkan penurunan konsisten jika dibandingkan dengan serapan tahun 2024 yang mencapai 86,94%, dan tahun 2023 sebesar 88,19%. “Kondisi ini menjadi sinyal peringatan keras terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di

Imam Syafi’i anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya secara tegas mempertanyakan alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih melakukan pinjaman daerah di tengah adanya sisa anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah. Untuk diketahui, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 Kota Surabaya senilai Rp516,896 miliar menjadi sorotan dalam pembahasan pertanggungjawaban anggaran di DPRD Surabaya. Menurut

Sebuah dokumen berisi daftar pungutan kepada warga viral di media sosial. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera menertibkan dugaan pungutan liar yang dilakukan RT dan RW di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo. Yona meminta Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi memeriksa