Meski terkenal sebagai kota bisnis dan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) Surabaya juga memiliki beragam tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Termasuk taman-taman kota yang ada di Kota Pahlawan Salah satu taman yang sedang hype dan menarik untuk dikunjungi adalah Taman Harmoni yang dulu dikenal sebagai Taman Hutan Kota Keputih. Taman Harmoni menyimpan cerita menarik dari
Bulan Juli 2025 ini menjadi momentum awal bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberlakukan jam malam anak. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.2.4/12681/436.7.8/2025 tentang Pembatasan Jam Malam bagi Anak di Surabaya. Dalam konteks surat edaran ini, anak didefinisikan belum berusia 18 tahun. Selama jam malam, yakni setelah pukul 22.00 WIB hingga pukul
Sekretaris Pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2005-2029 dari Fraksi Gerindra DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati mendorong Pemerintah Kota Surabaya mempunyai BUMD khusus pengelolaan aset. Menurut Ajeng, selain untuk akselarasi pemanfaatan aset, BUMD khusus itu mustinya juga mampu mengoptimalkan pengelolaannya. Ajeng menyayangkan selama ini pemkot tidak memiliki badan khusus yang bertanggung jawab atas tata
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menanggapi terkait maraknya peredaran beras oplosan di sejumlah pasar tradisional. Budi Leksono akan mengambil langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Pria yang akrab disapa Buleks itu menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan melalui Komisi B akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan pengawasan dan penindakan berjalan optimal. “Ini
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mendorong Dinas Pendidikan (Dispendik) melakukan antisipasi perilaku bullying di sekolah. Menurutnya, harus ada satuan tugas (satgas) di sekolah-sekolah yang dianggap rawan terjadi bullying terhadap peserta didik baru. Hal itu untuk mencegah praktik perundungan (bullying) selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). “Saya berharap Dinas Pendidikan Kota Surabaya mencegah terjadinya
Kondisi ruang sidang paripurna DPRD Surabaya yang terkesan ‘jadul’ menuai kritikan. Ketua Komisi A Yona Bagus Widyatmoko sebut ruang sidang paripurna tersebut mengalami ketertinggalan fasilitas teknologi. Sindiran tajam ini diungkapkan Yona sebab, beberapa ruang sidang parlemen daerah lain sudah dilengkapi dengan videotron. Menurutnya, keberadaan layar videotron penting dalam mendukung jalannya persidangan agar lebih transparan, interaktif
DPRD Kota Surabaya bersama pemkot telah mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Pengesahan ini digelar saat Paripurna, Rabu (9/7/2025). Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan dengan disahkan RPJMD tahun 2025-2029 bisa menjadi panduan Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pembangunan sesuai visi dan misi Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Walikota Surabaya Armuji.
Ketika tujuh Fraksi yang lain tidak membacakan tanggapan akhir mereka, Fraksi PKS lantang menyuarakan sikap kritisnya kepada Walikota Surabaya. Fraksi PKS mencuri perhatian dalam rapat paripurna DPRD bersama Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan seluruh pejabat pemkot, Senin (30/6/2025). Rapat paripurna dilaksanakan dengan agenda pandangan akhir Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Juru Bicara Fraksi
“Karena mungkin orang-orang ini saking sulitnya cari kerja ya. Tapi kalau soal penyerahan ijazah itu terserah, kesepakatan antara pengusaha dan calon karyawan. Tapi lebih baik jangan (menyerahkan ijazah asli),” tutur Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, Selasa (1/7/2025). Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya ini mengaku geram bila berhadapan dengan masalah ketenagakerjaan. Terlebih jika ada pengusaha yang masih
Surabaya – Komunitas putra daerah yang bernama Arek Suroboyo Asli (ARSAS) datang kantor DPRD Kota Surabaya pada Rabu (18/6/2025) siang. Mereka ingin audiensi bertemu menyampaikan aspirasinya kepada Adi Sutarwijono Ketua DPRD Kota Surabaya. Ketua Arek Suroboyo Asli (ARSAS) Heri Bimantara mengatakan bahwa hasil pertemuannya mengajukan beberapa tuntutan “Yaitu terkait penertiban juru parkir (Jukir) Liar,” kata
