Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Yona Bagus Widyatmoko meminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk memperjelas indikator pembinaan Kampung Pancasila bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah setempat. Dia mengatakan keberadaan Kampung Pancasila harus membawa perubahan yang bisa dirasakan warga. Karena itu, ASN yang mendapat tugas membina wilayah tidak cukup hanya
Perum Jasa Tirta (PJT) I mengakui kondisi air di Kali Surabaya memang sudah masuk kategori tercemar berat. Pernyatan tersebut terungkap dalam rapat bersama Komisi C DPRD Surabaya yang membahas persoalan pencemaran air baku PDAM Surya Sembada, Rabu (9/9/2026). Direktur Operasional PJT I Milvan Rantawi mengatakan, pihaknya memiliki alat monitoring kualitas air yang bekerja setiap satu
Berjalan menyusuri gang-gang sempit di kawasan Dukuh Pakis, Johari Mustawan menemui seorang warga yang tengah berjuang melawan penyakit stroke. Anggota Komisi D DPRD Surabaya ini mendorong supaya warga dengan kondisi seperti ini harus mendapat perhatian khusus dari Puskesmas. Irawan, warga yang sudah sekitar lima tahun hidup dengan kondisi stroke. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya membangun sistem pemutakhiran data yang lebih aktif, berkelanjutan, dan tidak sepenuhnya bergantung pada inisiatif warga. Menurut Cahyo, ketika data kependudukan telah menjadi dasar berbagai pelayanan publik, persoalannya bukan lagi sekadar berapa banyak warga yang telah memiliki dokumen administrasi
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafii menemukan anak dari keluarga dengan ekonomi sulit. Anak tersebut terpaksa berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya pendidikan. Ironisnya, salah satu anak yang ditemukan tersebut tercatat memiliki desil di atas 5. Hal ini mengakibatkan anak tersebut tidak masuk kriteria penerima bantuan pendidikan untuk jenjang SMA sederajat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud menyoroti tingkat kebocoran air PDAM yang mencapai sekitar 36 persen tiap tahun. Hal ini terungkap dalam pembahasan PAK 2026. “Produksi air PDAM yang mengalir dan terpakai tapi tidak jadi uang itu 36 persen dari produksi,” kata Machmud, Kamis (3/9/2026). Machmud menyebutkan, kehilangan air tersebut dikonversikan dalam nilai
Realisasi anggaran Pemkot Surabaya menjadi sorotan DPRD Surabaya dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026. Anggaran Rp 1,9 triliun pada BPKAD, baru terealisasi Rp 11 miliar hingga 28 Agustus 2026. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud khawatir realisasi anggaran dikebut di akhir tahun. Menurut Machmud, angka tersebut perlu mendapat penjelasan karena waktu pelaksanaan
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati menilai persoalan parkir tidak akan selesai hanya dengan menertibkan jukir atau mengejar setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Aning, akar persoalan justru berada pada sistem hubungan antara jukir dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang belum transparan. Ia menyoroti aplikasi parkir yang saat ini lebih banyak diarahkan
Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo, meminta pengawasan terhadap proyek pelebaran saluran air dan gorong-gorong diperketat. Alif menegaskan, pengawasan proyek jangan menunggu ada korban. Hal ini disampaikan Alif pasca Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak di kawasan Kedungmangu Timur dan Tenggumung Wetan. Dalam sidak tersebut, Eri menemukan pengaspalan jalan pascapengerjaan saluran terlambat
Fraksi PDI Perjuangan–PAN DPRD Kota Surabaya memberikan dukungan terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik melalui Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Jumat (28/8/2026), saat Fraksi PDI Perjuangan–PAN menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran
