Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menegaskan bahwa persoalan yang melibatkan Kakek Wawan Syarwhani dengan PT Pelindo tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Yona meminta publik melihat persoalan tersebut secara proporsional karena berkaitan dengan sengketa hukum atas lahan, bukan program pemerintah pusat. Politisi Gerindra yang akrab disapa Cak
Kinerja manajemen Pasar Keputran Selatan dinilai masih belum optimal. Komisi B DPRD Surabaya menilai, komunikasi dan pembinaan pedagang masih minim. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menyebut persoalan pasar seharusnya dapat diselesaikan di level pengelola tanpa harus berlarut-larut hingga ke DPRD atau wali kota. “Namanya pasar pasti ada pedagang, pembeli, dan pengelola. Harus ada
Senyum Sutira dan ratusan tukang becak mengembang di halaman Balai Kota Surabaya. Para tukang becak lanjut usia ini terlihat lihai melakukan trial becak listrik gratis dari Presiden RI Prabowo Subianto. Penyaluran bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada para pengemudi becak lansia di Surabaya mendapat apresiasi dari DPRD Kota Surabaya. Program tersebut
Sejumlah mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR) dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) penerima beasiswa dari pemkot mendatangi Komisi D DPRD Surabaya. Mereka menyampaikan keluhan soal ketidakjelasan skema pembayaran UKT tahun ini. Para mahasiswa ini merasa terbebani dengan adanya perubahan kebijakan yang mengharuskan mahasiswa membayar selisih biaya pendidikan secara mandiri. Mereka menyampaikan bahwa penerima lama yang seharusnya mendapatkan
Dapur SPPG di Raya Kapasan nomor 35 Surabaya masih jadi rumah dengan 20 penghuni. Komisi D DPRD Surabaya membuka hearing demi solusi dapur MBG tersebut bisa segera beroperasi. Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) adalah dapur umum sentral yang menjadi jantung dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Dapur ini bertugas memproduksi dan mendistribusikan makanan
‘Sekitar 4 bulan lalu anak-anak saya diambil UPTD PPA dan ditaruh di tempat yang dirahasiakan…’ Petikan surat yang ditulis Desy Okta Wilijanti. Komisi D DPRD Surabaya menerima permintaan Desy Okta Wilijanti seorang ibu pengidap kelainan jiwa warga Simorukun yang ingin mengambil kembali hak asuh atas anak-anaknya. Namun, kondisi kesehatan dan ekonomi ibu tersebut masih sangat
Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar hearing sengketa lahan milik Mansyur Cipto warga Karang Poh. Lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut secara sepihak dimasukkan ke dalam daftar aset SIMBADA Pemkot Surabaya. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini digelar bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Hukum dan Kerjasama
Ketua Komisi A DPRD Surabaya mendorong Satgas Mafia Tanah dan Polrestabes Surabaya menangkap DPO kasus yang menimpa Maria Lucia Setyowati (73) warga Tenggilis, Surabaya yang menjadi korban penipuan dua aset yakni rumah kosnya berpindah ke orang lain. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menerima keluhan Maria yang mendatangi kantornya, Senin (19/1/2026). Maria ingin
Surabaya ditunjuk sebagai pilot project nasional dalam Program Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, hingga tahap final pendataan masih terdapat 239.277 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori tidak ditemukan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko yang akrab disapa Cak Yebe menjelaskan, kategori tersebut bukan semata-mata karena kelalaian petugas, melainkan dipengaruhi kondisi
Komisi A DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait polemik warga Apartemen Bale Hinggil dengan pengelola. Selama sembilan bulan terakhir warga tidak mendapat hak fasilitas air dan listrik. Ketua Komisi A mengatakan, tindakan warga yang terus memperjuangkan hak listrik dan air tidak bisa dipandang sebagai tindakan berlebihan. Justru, itu masih dalam batas kewajaran sebagai bentuk
