Banyak warga Kota Pahlawan yang menggadaikan Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran ke rentenir. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mendorong pemkot harus hadir melalui Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU).
Menurut Fathoni, Pemkot Surabaya harus aktif membantu masyarakat supaya tidak semakin terlilit hutang ke rentenir.
“Fenomena ini muncul karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Ada fenomena KK digadaikan, kadang akte kelahiran yang disodorkan ke rentenir, ” kata Fathoni, Selasa (2/4/2024).
Dengan kehadiran BPR SAU, lanjut Fathoni, tentunya bisa meringankan beban masyarakat. Sebab, BPR SAU punya program pemberian kredit tanpa agunan.
“Tentu itu bagus, menunjukan walikota memberikan penyertaan modal terhadap BPR SAU,” terangnya.
Dengan demikian, Fathoni menyakini praktik rentenir bisa dikikis karena bunga BPR SAU tidak memberatkan masyarakat.
“Tujuan utamanya adalah bagaimana memerangi praktik rentenir di tengah masyarakat. Karena bunga yang diberikan BPR SAU meringankan beban masyarakat yang akan memulai usaha di lingkup yang paling kecil,” pungkasnya.
BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bawah ada dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan BPR. (Nor)
Leave feedback about this