Pasca mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Choirul Anwar (CA), mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya periode 2016-2024, pemkot mengubah pola rekrutmen pimpinan
DPRD Surabaya menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna Senin (27/7/2026). Berikut catatan dari fraksi PKS terkait optimalisasi pendapatan daerah dan
Kendala utama pengembangan kawasan wisata di wilayah Pakal, Surabaya Barat menjadi perhatian. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Agus Mashuri menuturkan, kawasan hutan kota
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, meminta jajaran birokrasi merespons serius Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang rutin
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2026). Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut di tingkat
Keputusan Pemkot Surabaya memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian, menyusul viralnya dugaan pungutan liar di Sentra Wisata Kuliner Tambak Wedi memicu penolakan dari
Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki masih kerap digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan. Kondisi itu menjadi perhatian Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya
Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Johari Mustawan, memberi catatan kritis terhadap realisasi belanja APBD Surabaya pada tahun 2025 yang hanya menyentuh angka 85,70%.
Imam Syafi’i anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya secara tegas mempertanyakan alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih melakukan pinjaman daerah di tengah adanya
Fraksi Gerindra DPRD Surabaya menyampaikan pandangan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ajeng Wira Wati menyoroti penurunan serapan belanja daerah