Suasana Gedung Legislatif Jalan Yos Sudarso DPRD Kota Surabaya, Selasa (4/8/2026), tampak berbeda. Puluhan jurnalis yang sehari-hari meliput aktivitas legislatif kali ini meninggalkan
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir. Regulasi tersebut disiapkan
Puluhan massa yang mengatasnamakan ‘Kami Anak Negeri’ menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Surabaya, Senin (3/8/2026).Mereka menuntut DPRD Surabaya menghimbau Wali Kota
Komisi A DPRD Kota Surabaya berhasil menyelesaikan polemik panjang terkait penolakan warga terhadap pembangunan Gereja Santo Yusup di kawasan Karangpilang. Rapat dengar pendapat
Pasca mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Choirul Anwar (CA), mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya periode 2016-2024, pemkot mengubah pola rekrutmen pimpinan
DPRD Surabaya menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna Senin (27/7/2026). Berikut catatan dari fraksi PKS terkait optimalisasi pendapatan daerah dan
Kendala utama pengembangan kawasan wisata di wilayah Pakal, Surabaya Barat menjadi perhatian. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Agus Mashuri menuturkan, kawasan hutan kota
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, meminta jajaran birokrasi merespons serius Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang rutin
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2026). Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut di tingkat
Keputusan Pemkot Surabaya memutasi Lurah Tambak Wedi, Muhammad Yusufian, menyusul viralnya dugaan pungutan liar di Sentra Wisata Kuliner Tambak Wedi memicu penolakan dari