Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya “missing link” atau keterputusan koordinasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pahlawan.
Kisruh keracunan masal ini menimpa ratusan siswa SD Tembok Dukuh, Surabaya, Senin (11/5/2026).
Pigai mengikuti rapat dengar pendapat bersama DPRD Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan, pihak sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (13/5/2026).
Dalam hearing tersebut, Pigai menilai persoalan dalam pelaksanaan MBG bukan hanya terletak pada dugaan kelalaian dapur SPPG, tetapi juga lemahnya tata kelola dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Saya menemukan ada missing link. Tidak ada jembatan yang kuat antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Pigai.
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah memandang program MBG sebagai program pusat yang berjalan di luar sistem pemerintahan daerah. Akibatnya, pengawasan dan rasa tanggung jawab dari pemerintah daerah dinilai belum terbentuk secara optimal.
“Pemerintah daerah menganggap program ini bergerak di luar sistem pemerintahan daerah. Mereka merasa ini sepenuhnya tanggung jawab Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, membongkar persoalan tata kelola program Makan Bergizi Gratis di hadapan peserta rapat.
Imam menyebut pemerintah daerah tidak dilibatkan secara maksimal sejak awal pelaksanaan program MBG. Menurutnya, perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya justru baru bergerak setelah persoalan muncul di lapangan.
“Daerah (pemerintah daerah) ini cuma jadi pemadam kebakaran, ketika ada persoalan, baru kami turun tangan!” tegas Imam di hadapan Menteri HAM Pigai.
Menurut Imam, Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya telah berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Namun koordinasi yang seluruhnya dikendalikan pemerintah pusat membuat ruang pengawasan pemerintah daerah menjadi terbatas.
“Ketika kami minta izin untuk dilibatkan, mohon maaf, susahnya minta ampun, harus lapor ke pusat Pak,” lanjut politisi NasDem itu.
Dalam hearing tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dr. Billy Daniel Messakh menyampaikan, proses thawing daging dilakukan pada suhu ruang selama kurang lebih 2 jam dengan perendaman dan aliran air, di mana berisiko meningkatkan pertumbuhan bakteri.
Kemudian, terdapat jeda waktu yang cukup panjang pada proses perebusan, pendinginan, pengirisan, hingga pemasakan akhir daging. Penyimpanan bahan pangan matang masih bercampur dengan bahan pangan mentah dalam chiller.
Dinkes Surabaya juga menemukan lalat pada beberapa area dapur produksi. Juga pada akses terbuka yang memungkinkan masuknya vektor pembawa penyakit.
Insect trap juga dinilai belum berfungsi optimal. Sehingga higiene personal penjamah makanan dinilai masih belum sesuai standar keamanan pangan.
“Proses itu 2 jam lamanya. Selama itu lingkungan lalat cukup banyak. Lalu trap insect tidak memenuhi standar, lalat bisa keluar masuk,” jelasnya.
“Pintu masuk dapur juga mestinya ada penghalang juga tidak ada, mudah sekali insect masuk. Ada area yang kita tangkap juga kemarin jangan-jangan tikus juga masuk lewat situ,” tambahnya.
Pigai menyebut berdasarkan hasil hearing, penjelasan Dinas Kesehatan Surabaya, serta fakta lapangan yang ia temukan langsung, terdapat indikasi kuat lemahnya pengawasan terhadap operasional SPPG.
Ia menyoroti tidak adanya sistem kontrol harian yang berjalan ketat, mulai dari pengecekan kebersihan dapur, suhu makanan, sistem penyimpanan, hingga standar higienitas.
Saat ditanya soal kemungkinan penutupan permanen SPPG tersebut, Pigai menyatakan berdasarkan fakta ilmiah dan kondisi lapangan, operasional dapur itu sudah layak dihentikan sementara sambil menunggu evaluasi lebih lanjut.
“Kalau melihat fakta saintifik dan kondisi di lapangan, itu sudah layak di-hold dulu sementara,” ujarnya.
Pigai berharap evaluasi menyeluruh dilakukan agar program MBG sebagai program strategis nasional tetap berjalan baik tanpa mengorbankan keselamatan siswa.
“Program ini baik, cita-citanya baik. Tapi tata kelolanya harus diperbaiki supaya tidak membahayakan anak-anak, pungkasnya.(Nor)
Leave feedback about this