Sebuah video viral memperlihatkan oknum Satpol PP Surabaya meminta setoran (pungli) terhadap pedagang kaki lima. Ketua Komisi A DPRD Surabaya menegaskan sanksi berat penting untuk efek jera.
Yona Bagus Widyatmoko mengatakan bahwa setiap aparatur negara, baik ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya yang terbukti melakukan pungli harus ditindak tegas. Yona menegaskan, sanksi yang dijatuhkan, harus memberikan efek jera.
“Jika ada ASN maupun non-ASN Pemkot Surabaya yang terbukti melakukan pungli kepada masyarakat, harus ditindak tegas dengan sanksi yang memberatkan,” tegas Yona, Sabtu (13/12/2025).
Bahkan, pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini membuka opsi sanksi terberat berupa pemecatan dengan tidak hormat. Sanksi terberat ini dianggap penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa.
“Bila perlu sanksi pemecatan dengan tidak hormat agar timbul efek jera bagi pegawai yang lain,” kata dia.
Pria yang akrab disapa Cak Yebe ini mengingatkan agar penanganan kasus pungli tidak berhenti pada hukuman ringan. Menurut dia, sanksi berupa mutasi jabatan atau rotasi lokasi kerja tidak cukup untuk menunjukkan keseriusan pemerintah.
“Kalau hanya sebatas jargon dan sanksi ringan seperti mutasi atau rotasi, saya menilai Pemkot Surabaya tidak benar-benar serius memberantas pungli dan korupsi,” tegas Cak Yebe.
Peristiwa viral ini cukup mengecewakan legislator DPRD Surabaya. Pasalnya, praktik pungli ini menodai komitmen Pemerintah Kota Surabaya memberantas pungli dan korupsi. Apalagi, video viral tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.
“Ini ironis, di saat kita bicara komitmen pemberantasan pungli dan korupsi, justru muncul video yang menunjukkan praktik sebaliknya,” kata Cak Yebe.
Cak Yebe mengingatkan bahwa semangat anti korupsi tidak boleh berhenti pada jargon semata. Komitmen tersebut, menurut dia, harus diwujudkan dalam tindakan riil dan konsisten dalam keseharian aparatur pemerintah.
“Seperti yang saya sampaikan saat Hakordia, keberanian memberantas pungli dan menolak korupsi jangan hanya sebatas jargon, tapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari,” ujar Cak Yebe.
Bahkan, ketika pemkot berkelit video tersebut terjadi setahun yang lalu, hal ini tidak mengubah fakta masih maraknya pungli di lingkungan pemkot.
“Bukan soal itu video lama atau baru, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa disanggah tentang wajah Satpol PP Kota Surabaya yang belum bersih dari pungli,” kata Cak Yebe.
Praktik pungli, lanjut Cak Yebe, merupakan pelanggaran serius yang mencederai kepercayaan publik.
“Sekalipun disebut video lama yang baru diviralkan, itu tidak mengubah kenyataan bahwa pungli masih terjadi dan harus ditangani secara serius,” jelas Cak Yebe.
Cak Yebe menegaskan pemberantasan pungli merupakan syarat utama mewujudkan aparatur pemerintahan yang berintegritas. DPRD Surabaya, kata dia, akan terus mengawal komitmen tersebut agar benar-benar dijalankan.
“Ini soal integritas aparatur dan kepercayaan publik, sehingga harus dibuktikan. Gak ngomong tok,” pungkas politisi penggemar beladiri jujitsu ini. (Nor)
Leave feedback about this