Pelajar di Surabaya Terjaring operasi BNN Jatim, Anggota Komisi D Panggil Camat se-Surabaya

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim melakukan tes urine terhadap puluhan pelajar di wilayah Jalan Kunti, Kecamatan Semampir, Surabaya pada Minggu (7/11/2025). Hasilnya ada 15 siswa SMP yang positif dan mengaku pernah mengkonsumsi narkoba dan pil ekstasi.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya tidak ingin masalah ini semakin parah. Para legislator ini memanggil seluruh Camat se-Surabaya. Anggota Komisi D, Imam Syafi’i menyebutkan bagaimana kalau ada warga miskin positif narkoba.

“Kalau warga miskin kena narkoba, itu bagaimana, rehabilitasinya seperti apa? Ternyata ngga gampang Pak, harus menelpon anggota dewan terus. Baru kemudian mulus prosesnya. Mestinya ngga boleh begitu,” kata Imam di hadapan camat yang berkumpul di lantai 3 ruang Paripurna DPRD Surabaya, Selasa (25/11/2025).

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu, legislator dari Komisi D mengunjungi Kementerian Sosial dan menanyakan proses rehabilitasi. Ternyata, lanjut Imam, untuk warga miskin, proses rehabilitasi bisa direimburs.

“Ternyata sekarang bisa direimburs kan. Nanti tolong dijelaskan. Supaya ini menjadi protap warga miskin yang terkena narkoba supaya kondisinya tidak semakin parah,” terang politisi NasDem ini.

Imam dan semua anggota Komisi D ingin persoalan narkoba, terlebih yang menyangkut pelajar di Surabaya mendapatkan penanganan cepat.

“Beberapa waktu lalu, BNN merilis 24 kelurahan masuk zona merah. Sementara zona kuning nya ada 153 kelurahan,” imbuh Imam.

Boleh dicek ya, lanjut Imam yang menceritakan bahwa dirinya juga ikut memerangi narkoba.

“Ada seorang anak perempuan, orang tuanya meninggal, kemudian broken home akhirnya masuk narkoba, dites BNN ternyata positif . Alhamdulillah saya bisa membayar kuliahnya dan anak ini jadi baik-baik Pak,” kata Imam.

“Maksud saya, ayo, ini peran kita, jangan ngomong yang palsu-palsuan,” tambah Imam.

Seluruh OPD Pemkot Surabaya sudah semestinya gerak cepat menangani persoalan narkoba. Misalnya Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang harusnya langsung merespon 15 anak yang terjaring operasi BNNP Jatim ini.

“Sekali lagi ini rapat di DPRD, bukan rapat di pemkot. Kalau rapat di pemkot njenengan ngomong yang baik-baik monggo, kalau rapat di DPRD ngomong apa adanya,” pungkas Imam. (Nor)