Dalam hearing di Komisi A DPRD Surabaya, Kepala BPKSDM menuturkan bahwa Surabaya mengalami kekurangan ASN. Jumlah ASN mencapai 12 ribu orang. Sementara tenaga outsourcing (OS) berjumlah 25 ribu orang.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Iman Syafi’i meminta Pemkot Surabaya aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Khususnya terkait dengan kekurangan ASN.
“BKPSDM misalnya, bisa mengajukan dispensasi pengangkatan ASN. Karena kalau tenaga kontrak kan ada keterbatasan wewenang. Bisa jadi kendala untuk layanan,” kata Imam Syafi’i pada rapat hearing Selasa, (27/6/2023).
Sementara itu, proses pengangkatan tenaga outsourcing (OS) dinilai tidak dilakukan secara sistematis. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Mochamad Machmud mengatakan, setiap OPD bebas membuka rekrutmen OS, tidak terpusat oleh BKPSDM.
“Harusnya satu pintu melalui BKPSDM. Pendaftaran di sana karena ini urusan kepegawaian,” kata Machmud.
Jika pengajuan OS tidak terencana, lanjut dia, Dewan khawatir berdampak serius. Salah satunya yakni beban APBD kian membengkak.
“Belum lagi, banyak OS yang tidak cocok di OPD yang ditempati,” pungkasnya. (Nor)