Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2026). Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut di tingkat komisi hingga panitia khusus (Pansus).
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan jawaban yang disampaikan Wali Kota telah menjawab berbagai pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembahasan sebelum memasuki tahap pembahasan yang lebih rinci.
“Rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari pandangan umum fraksi-fraksi. Jawaban dari Wali Kota juga sudah cukup jelas,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp516 miliar. Syaifuddin menjelaskan, angka tersebut berasal dari sisa anggaran, kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD), serta efisiensi di sejumlah pos belanja.
“SiLPA tersebut terdiri dari sisa anggaran, kontribusi dari BUMD, serta penghematan pada berbagai pos anggaran lainnya. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena batas maksimal SiLPA adalah 10 persen, sedangkan angka tersebut masih berada di bawah 10 persen,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawal agar alokasi anggaran diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Penanganan banjir dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi dua sektor yang akan mendapat perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD maupun APBD Murni 2027.
“Ke depan, seluruh anggaran akan terus kita dorong untuk kepentingan masyarakat. Prioritas yang paling mendesak di antaranya adalah penanganan banjir dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Hal-hal tersebut nantinya akan kita bahas lebih lanjut dalam pembahasan PAK maupun APBD Murni Tahun Anggaran 2027,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan fraksi-fraksi DPRD. Ia memastikan seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah ke depan.
“Alhamdulillah, hari ini jawaban atas pandangan umum fraksi sudah kami sampaikan kepada DPRD Kota Surabaya. Selanjutnya akan dibahas di komisi-komisi, kemudian dilanjutkan dengan panitia khusus (Pansus). Saya berterima kasih atas saran dan masukan dari DPRD. Harapannya, pemerintah kota bisa terus menjadi lebih baik dalam menjalankan program-program ke depan,” tegasnya.
Di sisi lain, terkait BUMD yang belum mampu memberikan dividen optimal, DPRD Surabaya tetap memerlukan dukungan pemerintah, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana. Baginya, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dibanding mengejar keuntungan.
“Untuk BUMD milik pemerintah yang belum mampu memberikan dividen sesuai harapan, tentu masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana di masing-masing BUMD. Karena itu, dukungan tetap harus kita berikan, terutama untuk layanan kesehatan. Layanan kesehatan tidak semata-mata kita kejar dari sisi dividennya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kualitas pelayanannya terus ditingkatkan,” tuturnya.(Nor)
Leave feedback about this