Pemkot Surabaya memberlakukan sistem parkir non-tunai di seluruh wilayah Kota Pahlawan. Apakah para jukir siap? Ketua Komisi C DPRD Surabaya mengatakan komunikasi secara persuasif adalah solusinya.
Eri Irawan menuturkan bahwa kebijakan pemkot ini pasti menemui hambatan. Namun, pihaknya optimis, apapun hambatannya akan dihadapi dengan cara edukasi dan komunikasi persuasif demi kesuksesan parkir non-tunai di tahun 2026.
“Ini hanya masalah edukasi saja, pembiasaan juga. Apapun hambatannya kita urai pelan-pelan, komunikasi secara persuasif insya Allah bisa tercapai,” kata Eri usai memimpin rapat di Komisi C DPRD Surabaya, Selasa (6/1/2026)
Politisi PDIP ini juga mengatakan, akan ada aparat gabungan yang akan berpatroli di rayon-rayon yang ada di Surabaya.
“Tiap hari ada 35 aparat gabungan yang akan berpatroli demi kesuksesan parkir non-tunai,” imbuh Eri.
Bahkan, Komisi C telah menyetujui penambahan anggaran 750 CCTV yang akan dipasang di 750 titik parkir tepi jalan umum.
“Surabaya ada hampir 1.500 titik parkir tepi jalan umum. Nah, nanti ada 750 CCTV yang akan dipasang di 750 titik parkir TJU prioritas. Anggarannya sudah kami setujui,” tegas Eri.
Kebijakan parkir non-tunai ini, lanjut Eri, bukan sekedar tren. Namun, ada dua manfaat besar jika kebijakan ini berhasil dilakukan.
Yang pertama, Eri menegaskan bahwa pemkot ingin memberi pelayanan terbaik kepada warga. Terlebih soal pelayanan parkir yang selama ini menemui banyak jalan buntu, termasuk masalah jukir liar.
Yang kedua, Pemkot dan DPRD Surabaya ingin memastikan supaya tidak ada lagi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dua hal ini menjadi landasan DPRD Surabaya jalan terus untuk mensukseskan parkir non-tunai,” pungkas Eri. (Nor).
Leave feedback about this