Pemkot dan DPRD Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp12,7 triliun dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, Senin (10/11/2025).
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengapresiasi jalannya paripurna APBD 2026 yang berlangsung lancar dan kolaboratif.
Ia menyebut, sinergi antara DPRD dan pemkot menjadi kekuatan utama dalam menyusun APBD terbesar dalam sejarah Kota Pahlawan itu.
“Semua hal yang dibahas di paripurna berjalan dengan baik. Termasuk usulan-usulan dari Bu Luthfia (Gerindra) yang ditanggapi langsung oleh Pak Wali Kota,” kata Adi.
Adi menegaskan, DPRD akan terus melakukan pengawasan agar setiap program yang tertuang dalam APBD 2026 benar-benar terserap dan memberi dampak nyata bagi warga.
“Tahapan pembahasan sudah sesuai timeline. Ada penambahan anggaran untuk sektor prioritas seperti rutilahu, infrastruktur, PJU, dan sarana air bersih. Semua itu diharapkan menjadi narasi positif bagi pembangunan Surabaya,” tutur Politisi PDIP ini.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut APBD 2026 akan difokuskan pada percepatan pembangunan dan penataan anggaran yang tepat sasaran.
Eri juga memastikan seluruh proses lelang proyek bisa dimulai lebih awal agar realisasi pembangunan tidak menumpuk di akhir tahun.
“Kita akan segera melaksanakan pembangunan untuk tahun 2027. Karena kita sudah bisa melakukan persiapan lelang dan lain-lain. Jadi nanti Januari sudah bisa langsung jalan,” kata Eri usai paripurna.
Eri juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Surabaya yang telah menginisiasi program rumah hunian layak. Ia menilai, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar bantuan sosial dan program kerakyatan bisa berjalan efisien dan tepat sasaran.
“Kalau satu keluarga dapat dua beasiswa, itu harus kita sepakati. Kalau lebih dari dua, ya memang tidak bisa. Kalau semua disentuh, anggaran nggak akan cukup. Maka saya matur nuwun pada DPRD,” ujarnya.
Lebih lanjut Eri juga mengungkapkan strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya di tengah adanya pengurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sekitar Rp730 miliar.
“Kita akan banyak melakukan optimalisasi aset, jangan sampai mangkrak atau cuma disewa. Dari reklame juga nanti kita pakai model neon digital di jalan-jalan utama. Yang bayar listrik bukan kita, tapi kita dapat pendapatan,” jelasnya.
Menurut Eri, langkah itu menjadi bagian dari inovasi untuk menutup kekurangan TKD sekaligus memperluas sumber pendapatan daerah tanpa membebani warga.
“Dengan pemotongan TKD, kita harus berinovasi untuk menggantikannya. Insyaallah bisa,” pungkasnya. (Nor)
Leave feedback about this