Kerja keras Pemerintah Kota Surabaya beserta seluruh unsur masyarakat membuahkan hasil. Sejak awal Maret 2022 ini, Pemerintah Republik Indonesia telah menurunkan status PPKM Surabaya Raya yang semula level 3 menjadi level 2. Tak ingin berlarut dalam rasa puas, Pemkot Surabaya berupaya memanfaatkan momen ini untuk menggenjot perekonomian kota.
Salah satu upaya dalam mendongkrak perekonomian masyarakat Surabaya ialah dengan membuat Program Bulan Padat Karya. Sejatinya, program tersebut telah dirumuskan beberapa bulan sebelumnya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan pemulihan ekonomi termasuk salah satu agenda prioritasnya, selain penanganan pandemi Covid-19 dan perlindungan sosial.
“Untuk itu, kami canangkan Bulan Maret 2022 sebagai dimulainya rangkaian program padat karya,” ujarnya.
Lebih lanjut lagi, Wali Kota Eri membeberkan ada tiga strategi yang akan digunakan dalam program padat karya ini. Pertama berupa padat karya berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang termasuk di dalamnya pedagang kaki lima (PKL).
Strategi kedua ialah optimalisasi dan percepatan belanja APBD dengan melibatkan pelaku usaha lokal termasuk UMKM. “APBD harus dinikmati warga Surabaya. Kami terus belanjakan APBD untuk memberi nilai tambah ke ekonomi lokal, termasuk lewat program padat karya berbasis infrastruktur kampung-kampung,” katanya.
Sedangkan strategi terakhir ialah memfasilitasi kolaborasi koorporasi besar maupun investor untuk bermitra dengan UMKM di Surabaya. Menurutnya, saat ini telah ada sejumlah rencana investasi yang siap direalisasikan. Apalagi Surabaya selama beberapa tahun menjadi salah satu destinasi investasi utama nasional.
Upaya membangkitkan kembali perekonomian ala Wali Kota Eri ini menuai apresiasi dari Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono. Menurutnya, program padat karya sudah direncanakan oleh DPRD Surabaya dan Pemkot Surabaya sejak pembahasan perubahan APBD Surabaya 2021.
“Namun waktu itu pemerintah kota belum siap. Baru pada tahun 2022 ini dilaksanakan komitmen bersama tersebut,” ujarnya, Kamis (17/3/2022).
Awi, saaan akrabnya, berharap adanya program padat karya bisa menyerap tenaga kerja warga Surabaya sehingga mengurangi angka pengangguran serta menumbuhkan daya beli masyarakat. Mantan wartawan media terkemuka ini juga mengatakan bahwa DPRD Surabaya memilliki komitmen tinggi memperkuat pertumbuhan UMKM di Surabaya. Komitmen itu dituangkan dalam tiga fungsi DPRD yaitu fungsi anggaran dan legislasi yang diwujudkan dalam kebijakan anggaran yang disusun di APBD 2022.
“DPRD juga melakukan fungsi pengawasan. Sejauh mana program tersebut dijalankan secara efektif oleh pemerintah kota,” katanya.
Awi menegaskan, kalau pemerintah bisa menjalankan program tersebut dengan baik, maka patut mendapat apresiasi. Namun kalau tidak bisa berjalan, lanjut dia, DPRD akan memberikan input pandangan atau kritikan serta koreksi sesuai fungsinya di bidang pengawasan.
“Nanti kalau sudah diterapkan ke masyarakat akan terasa dampaknya. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diperkuat, mana yang perlu dilakukan endorsing,” ujarnya. (Fen)
Leave feedback about this