Peluncuran program voucher parkir oleh Pemkot Surabaya mendapat respon dari DPRD. Program ini diharapkan menjadi solusi dari segala masalah pungli.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Bagas Iman Waluyo, menilai kebijakan ini berpotensi menekan praktik pungutan liar (pungli) sekaligus menata parkir tepi jalan umum (TJU) agar lebih rapi.
Menurut Bagas, penerapan voucher parkir menjadi langkah positif dalam mendorong transparansi sistem retribusi, terutama di titik-titik parkir jalan protokol, kawasan wisata, hingga pusat keramaian di Kota Surabaya.
“Dengan adanya voucher ini, harapannya bisa menekan pungli dan kebocoran pendapatan. Selain itu, penataan parkir di tepi jalan juga bisa lebih tertib,” kata Bagas, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, selama ini berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk kolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) melalui penindakan tipiring terhadap pelanggaran parkir. Hasilnya, kondisi di lapangan dinilai lebih kondusif dibandingkan sebelumnya yang kerap diwarnai protes.
Meski demikian, Bagas menegaskan efektivitas voucher parkir belum bisa langsung diukur dalam waktu dekat.
Politisi Gerindra itu menyebut perlu waktu setidaknya satu hingga dua bulan untuk melihat dampaknya, baik terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun penurunan kebocoran retribusi.
“Ini program baru, jadi belum ada tolak ukur pasti. Tapi dalam satu bulan ke depan sudah bisa mulai terlihat hasilnya,” katanya.
Bagas juga membandingkan sistem voucher parkir dengan skema serupa di sektor BUMN, seperti penggunaan voucher bahan bakar di SPBU milik Pertamina. Menurutnya, sistem non-tunai seperti ini dapat meminimalisir transaksi langsung yang rawan penyimpangan.
Lebih jauh, ia berharap kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sisi pendapatan daerah, tetapi juga mendukung wajah kota yang lebih tertata dan ramah bagi wisatawan.
“Targetnya, kawasan jalan protokol, wisata, dan pusat kota bisa lebih rapi dan nyaman. Wisatawan, baik lokal maupun luar daerah, bisa menikmati Surabaya dengan lebih baik,” ujarnya.
Bagas bahkan menyebut program ini berpotensi menjadi percontohan nasional jika berhasil diterapkan secara optimal. Pasalnya, skema voucher parkir untuk tepi jalan umum dinilai masih tergolong baru di Indonesia.
Di sisi lain, ia mengapresiasi peran aparat kepolisian dalam menjaga kondusivitas kota, termasuk penertiban jukir liar yang terus dilakukan secara rutin.
“Sinergi dengan kepolisian penting. Penindakan terhadap pelanggaran parkir harus terus berjalan agar program ini efektif,” pungkasnya. (Nor)
Leave feedback about this