Selama Ramadhan, beberapa warung di pesisir Tambak Wedi, Kenjeran terlihat masih melayani pengunjung, dengan musik keras dan kehadiran perempuan yang diduga sebagai pemandu lagu.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, mengecam keras aktivitas warung remang-remang di kawasan pesisir Kota Pahlawan.
Saifuddin meminta Pemkot Surabaya segera menindak warung remang-remang di kawasan pesisir sekitar Jembatan Suramadu yang masih beroperasi saat bulan Ramadan.
Dia menilai praktik yang diduga mengarah pada aktivitas asusila tersebut tidak bisa ditoleransi dan harus segera ditindak tegas oleh pemerintah.
“Warung remang-remang dan dugaan indikasi asusila wajib diberantas dan tidak dibenarkan melakukan praktik-praktik seperti ini baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan di luar Ramadan,” tegas Saifuddin, Minggu (8/3/2026).
Saifuddin menyebut aparat wilayah tidak boleh menutup mata terhadap praktik yang diduga melanggar peraturan daerah tersebut. Dia memperingatkan camat dan lurah setempat agar tidak membiarkan aktivitas yang dinilai meresahkan masyarakat.
“Camat Kenjeran dan Lurah Tambak Wedi tidak boleh menutup mata dengan adanya kegiatan yang melanggar perda dan asusila. Kalau camat dan lurah masih membiarkan dan pura-pura buta terhadap praktik-praktik seperti ini maka saya dan kawan-kawan di Komisi A akan memanggilnya untuk dimintai pertanggung jawabannya,” ujarnya.
Dia juga mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya segera turun tangan melakukan penertiban. Menurutnya, penegakan aturan harus dilakukan tanpa pandang bulu terhadap seluruh tempat usaha yang melanggar.
“Saya minta kepada Satpol PP untuk segera turun dan menertibkan warung-warung yang melanggar perda ini tanpa pandang bulu. Dan saya meminta dalam minggu ini harus segera ditertibkan serta melibatkan anggota Komisi A dan unsur terkait,” katanya.
Saifuddin menegaskan aparat wilayah harus berani bersikap tegas jika ditemukan praktik yang melanggar aturan. Dia bahkan menyatakan Komisi A DPRD Surabaya siap turun langsung melakukan inspeksi mendadak jika tidak ada langkah nyata dari aparat di lapangan.
“Satpol PP, camat dan lurah harus tegas, jangan takut sama ancaman dan premanisme jika terjadi. Kalau praktik seperti ini dibiarkan dan pihak-pihak tersebut tidak tegas maka kami di Komisi A akan melakukan sidak dan sweeping dan terpaksa kami mengambil alih jobdisk mereka,” ujarnya.
Dia juga meminta Wali Kota Surabaya memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, penertiban harus menjadi prioritas agar ketertiban masyarakat tetap terjaga selama Ramadan.
“Khusus kami minta kepada Wali Kota Surabaya untuk memberikan atensi penuh kepada jajaran di bawahnya,” pungkasnya. (Nor)
Leave feedback about this