Sejumlah catatan disampaikan pansus laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD 2023 dalam sidang paripurna DPRD Surabaya. Salah satunya program padat karya yang dinilai belum maksimal.
Hal tersebut disampaikan Tri Didik Adiono Wakil Ketua Pansus LKPJ Walikota 2023. Ia menilai program padat karya yang diklaim berhasil merekrut ribuan pekerja dari keluarga miskin itu belum maksimal.
Politisi PDIP itu menjelaskan, banyak program yang tidak berlanjut. Persoalan ini diminta menjadi perhatian pemkot.
“Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya, kami menilai masih banyak aset yang dikuasai pihak lain. Aset itu bisa disewakan dengan lebih murah agar aset tidak mangkrak,” kata Tri Didik Adiono, Senin (22/4/2024).
Ia juga menyampaikan catatan untuk BUMD di Surabaya. Terutama, kata Didik, yang tidak menyetor dividen ke Pemkot Surabaya. Menurutnya, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam diminta mengevaluasi secara tuntas kinerja manajemen BUMD tersebut.
Masih ada puluhan catatan untuk setiap organisasi perangkat daerah (OPD) pemkot. Mereka berharao catatan LKPJ itu bisa jadi rujukan untuk perbaikan di tahun 2024. (Nor)
