Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 memunculkan banyak catatan. Salah satunya soal rencana pinjaman daerah senilai Rp 452 miliar.
Ketua Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, S.T., M.H., menegaskan bahwa Pemkot harus menggunakan dana pinjaman sesuai feasibility study (FS) dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sebelum akhir 2025.
“Kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu. Harapan kami, pelaksanaan proyek benar-benar sesuai FS dan tuntas di 2025,” kata Cahyo, Kamis (14/8/2025).
Cahyo juga memaparkan tiga catatan fraksinya:
1. Pertumbuhan Ekonomi – Fraksi mengapresiasi proyeksi kenaikan pendapatan daerah 2025 menjadi Rp7,39 triliun.
2. Optimalisasi Aset Daerah – Pemkot perlu memanfaatkan aset untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan menguatkan UMKM.
3. Data Kemiskinan – Pemkot diminta menyediakan data terbaru jumlah penduduk miskin sebagai bahan evaluasi.
PKS meminta Pemkot memaksimalkan anggaran kesehatan Rp 2,506 triliun untuk meningkatkan layanan puskesmas dan mutu tiga RSUD, termasuk RSUD dr. Eka Candrarini.
Sementara di sektor pendidikan, anggaran Rp 2,575 triliun diharapkan mampu meningkatkan kualitas belajar sekaligus menjaga kesehatan guru.
Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa realisasi PAD Surabaya lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Mereka meminta Komisi B DPRD mengawasi ketat kinerja OPD pengelola pendapatan sebelum pemkot mengambil utang tambahan.
Selain Bank Jatim, Pemkot berencana meminjam dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada tahap berikutnya.
“Kami fokus dulu ke pinjaman Bank Jatim, baru ke SMI,” pungkas Cahyo. (Nor)