Menjelang akhir tahun 2022, ada beberapa usulan program pembangunan baru dari DPRD Surabaya untuk bisa direalisasikan pada tahun depan. Salah satunya ialah terkait penambahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di dua kecamatan yakni Kecamatam Sukomanunggal dan Kecamatan Tambaksari.
Penambahan sekolah negeri baru di dua kecamatan tersebut dinilai penting sebab hingga hari ini belum ada SDN dan SMPN di sana. Sehingga warga merasa kesulitan saat anak-anaknya hendak masuk ke sekolah negeri. Apalagi saat ini diterapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Warga di kecamatan tersebut tidak pernah diterima di sekolah negeri. Khususnya SD dan SMP. Sebab, memang di wilayah tersebut tidak terdapat satupun sekolah negeri dengan sistem zonasi,” ujar Ketua Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan, Baktiono, Senin (14/11).
Kondisi ini diketahui bermula dari kegiatan reses DPRD Surabaya. Kala itu, Baktiono mendapati banyak keluhan warga di wilayah ini terkait ketersediaan sekolah negeri. Ia berharap sekolah negeri yang dibangun bisa mengakomodir seluruh siswa-siswi di wilayah padat penduduk tersebut. Sehingga ia menyarankan agar bangunan SD dan SMP tersebut berada dalam satu kawasan.
“Minimal bangunan tersebut terdiri dari 3 tingkat agar bisa menampung peserta didik di wilayah yang cukup padat penduduk di sana. Namun bukan satu atap, satu kawasan yang terpisah tapi tetap ada di dalam satu lingkungan,” jelasnya.
Namun, untuk merealisasikan kebutuhan warga ini tidaklah mudah. Tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya ialah mencari lahan yang representatif serta membebaskannya. Sebab, Pemkot Surabaya tidak memiliki aset yang bisa digunakan sebagai bangunan sekolah negeri di wilayah ini.
“Jadi pemkot harus membebaskan tanah dan lahan warga untuk bisa membangun sekolah negeri di daerah tersebut. Minimal kalau SD itu butuh 1000 meter persegi, sedangkan bila ditambah dengan SMP maka setidaknya membutuhkan lahan seluas 3000 meter persegi,” jelasnya.
Meski demikian, Baktiono komitmen untuk memperjuangkan kebutuhan warga terkait sekolah negeri ini. Hal ini tentu saja untuk mewujudkan pemerataan pendidikan untuk seluruh warga Surabaya.
“Kita usulkan di APBD tahun 2023 ini. Kalaupun tidak memungkinkan anggarannya, bisa dilewatkan dengan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2023,” tandasnya.
