Wakil Ketua Komisi D Terima Keluhan Permakanan Basi
Dinamika Dewan

Wakil Ketua Komisi D Terima Keluhan Permakanan Basi

Saat reses, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya mendapat banyak keluhan. Yang paling membuat resah adalah hal permakanan. Ketua RW 06 Simolawang Simokerto menyampaikan ada warga yang menerima bantuan permakanan dalam kondisi sudah basi.

“Bantuan permakanan ini riskan sekali. Secara ekonomi warga memang butuh bantuan permakanan. Terutama yang tua renta, sebatang kara, disabilitas, gangguan psikologi dan lain-lain,” kata Ketua RW 06 Simolawang Abdul Wahid, Senin (30/1/2023).

Ia menambahkan, sebagian dari warga akhirnya menolak bantuan permakanan tersebut.

“Karena menurut mereka jauh (menu permakanan) dari harapan. Bahkan seringkali nasinya sudah basi. Mungkin karena pengemasannya. Kemudian dikatakan makanan 4 sehat 5 sempurna, itu masih jauh,” tambahnya.

Di samping itu, warga RW 06 juga keberatan terhadap perubahan program MBR menjadi GAMIS (keluarga miskin). Sebab, jumlah penerima bantuan justru dikurangi.

“Pemerintah sedang gencar mengentaskan kemiskinan, tapi caranya salah. Kalau hanya mengubah nama dan mengurangi jumlah penerima bantuan, bagi kami itu bukan solusi. Seharusnya ada gerakan atau program yang lebih baik terutama dalam hal peningkatan ekonomi,” tegas Abdul Wahid

Menjawab keluhan-keluhan ini, Ajeng yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D bidang sosial dan pendidikan menerangkan, bahwa tugasnya sebagai anggota dewan adalah mengawasi semua program Pemkot Surabaya. Hal ini supaya seluruh program pemkot bisa sesuai, efektif dan efisien bagi warga, serta tepat sasaran.

Ajeng juga menerangkan bahwa Komisi D bekerjasama dengan 6 dinas di lingkungan pemkot. Diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Untuk keluhan terkait permakanan, Ajeng menjelaskan bahwa kini program permakanan surabaya memiliki aplikasi yang baru di-launching. Aplikasi ini memungkinkan warga untuk menyampaikan keluhan terkait program tersebut.

“Tapi persoalan ini akan kami (anggota dewan) bawa dan kami laporkan. Hal ini juga akan menjadi evaluasi saya,” tutur politisi Gerindra itu. (Nor)

    X