Ratusan jagal menggelar aksi demo dengan membawa ternak sapi ke halaman DPRD Surabaya, Senin (12/7/2026). Wakil Ketua DPRD Arif Fathoni menilai akar persoalan muncul akibat minimnya dialog komprehensif antara pengelola RPH dengan para mitra jagal.
Arif Fathoni menyebut sejak awal pengelola RPH belum membuka ruang komunikasi yang sehat sebelum kebijakan relokasi ke RPH Tambak Osowilangun digulirkan.
“Kami menangkap bahwa pengelola RPH sebagai leading sector belum membuka dialog yang komprehensif dengan mitra-mitranya. Andai kewajiban dialog itu dijalankan sejak awal, saya kira tidak akan muncul percikan ketidakpastian seperti hari ini,” kata Arif Fathoni usai menemui massa aksi.
Politisi Golkar itu menegaskan DPRD telah menerima aspirasi para jagal dan pedagang daging sapi. Bahkan, DPRD diminta menandatangani tuntutan massa sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat.
“Kami ini pelayan rakyat. Apa pun yang diperjuangkan rakyat, kami harus memiliki napas yang sama. Tapi kami juga memastikan, apakah kebijakan ini sudah final atau masih ada ruang dialog,” ujarnya.
Arif Fathoni menekankan bahwa DPRD akan memfasilitasi ruang dialog terbuka antara pengelola RPH, Pemkot Surabaya, dan mitra jagal, guna mencari titik temu yang tidak merugikan semua pihak.
“Ekosistem RPH dan jagal ini hubungan mutualisme, tidak bisa dipisahkan. Harapannya ada solusi ‘happy ending’ tanpa mengganggu pasokan daging di Surabaya dan daerah lain,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan jagal sapi Abdullah Mansyurr menyatakan aksi tersebut merupakan gerakan kolektif para jagal dan pedagang daging sapi se-Surabaya. Mereka menyampaikan dua tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Surabaya.
“Pertama, kami menuntut Wali Kota Surabaya membatalkan rencana relokasi RPH Pegirian ke Tambak Osowilangun. Kedua, kami meminta surat edaran pendaftaran pemindahan itu dicabut,” tegas Abdullah.
Abdullah mengklaim para jagal tidak pernah dilibatkan dalam penentuan lokasi maupun perencanaan relokasi. Ia menyebut lokasi RPH Tambak Osowilangun terlalu jauh dan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius.
“Kalau ini dipaksakan, ribuan orang bisa menganggur. Biaya kos, transportasi, hingga operasional sudah kami hitung. Banyak yang memilih berhenti bekerja,” ujarnya.
Ia juga menyesalkan terbitnya surat edaran pendaftaran relokasi yang dinilai bertolak belakang dengan janji DPRD untuk kembali memfasilitasi audiensi.
“Kami kaget, katanya mau difasilitasi solusi, tapi tiba-tiba keluar surat edaran untuk pindah. Itu menampar kami,” katanya.
Abdullah menegaskan, para jagal menolak keras rencana pemindahan yang dijadwalkan usai Idulfitri, dan memastikan tidak satu pun jagal mendaftar untuk relokasi.
Sebagai bentuk tekanan, para jagal mengancam melakukan mogok suplai daging sapi hingga tuntutan mereka dipenuhi.
“Mulai hari ini, tidak akan ada peredaran daging sapi ke Surabaya. Ini alarm bagi Pemkot, Pemprov Jawa Timur, hingga pemerintah pusat, karena suplai dari RPH Pegirian adalah yang terbesar,” tandas Abdullah.
Diketahui, terdapat sekitar 35–50 jagal di RPH Pegirian yang menyuplai daging ke pasar tradisional, mal, rumah sakit, UMKM, hingga wilayah lain di Jawa Timur. Massa menegaskan aksi mogok dan demonstrasi akan terus berlanjut jika tidak ada keputusan tegas dari Wali Kota Surabaya maupun Komisi B DPRD. (Nor)
Leave feedback about this