DPRD Surabaya menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna Senin (27/7/2026). Berikut catatan dari fraksi PKS terkait optimalisasi pendapatan daerah dan ketepatan arah belanja Pemkot Surabaya.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Surabaya Aning Rahmawati menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah dan ketepatan arah belanja pemerintah. Dalam pendapat akhir fraksi, PKS mencatat realisasi pendapatan daerah 2025 mencapai Rp10,63 triliun.
Karena itu, pemerintah kota didorong terus memperkuat digitalisasi pajak daerah, meningkatkan penagihan piutang pajak dan retribusi, memperbaiki pengelolaan aset, serta melakukan reformasi BUMD guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
PKS juga memberi perhatian pada struktur belanja daerah. Fraksi PKS mencatat realisasi belanja modal 2025 sebesar Rp2,05 triliun atau hanya 19,50 persen dari total realisasi belanja daerah.
Menurut Aning, porsi tersebut perlu lebih difokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak luas bagi warga.
“Belanja modal perlu diarahkan pada kebutuhan paling mendesak dan berdampak luas seperti pengendalian banjir, pembangunan jalan, jembatan, drainase dan jaringan, pembangunan gedung sekolah, fasilitas kesehatan, sanitasi, ruang publik, serta perluasan layanan transportasi publik,” tegas Aning.
Selain itu, PKS secara khusus mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi umum melalui penambahan armada Suroboyo Bus pada jam sibuk, perluasan layanan WiraWiri ke wilayah yang belum terjangkau, integrasi antarmoda, hingga perbaikan halte dan aksesibilitas bagi kelompok rentan. Fraksi PKS menilai peningkatan subsidi transportasi harus dibarengi peningkatan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan telah disetujuinya LPJ APBD 2025, pembahasan PAK dan APBD tahun berikutnya diperkirakan akan mengerucut pada penentuan prioritas pembangunan. Mulai dari penanganan banjir, transportasi publik, infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan menjadi sektor yang berpotensi bersaing mendapatkan porsi anggaran lebih besar dalam pembahasan mendatang.
Setelah paripurna ini Pemkot Surabaya akan menyampaikan hasil pembahasan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum masuk ke tahapan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026.
Pembahasan anggaran berikutnya diperkirakan akan diwarnai penentuan skala prioritas pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan hasil persetujuan DPRD akan segera dikirimkan kepada gubernur paling lambat tiga hari setelah paripurna. Setelah proses evaluasi selesai, pemerintah kota dapat melanjutkan pembahasan perubahan anggaran.
“Tadi sudah disetujui. Maka ini akan kita sampaikan ke Gubernur dalam waktu tiga hari selambat-lambatnya. Setelah itu kita bisa langsung melakukan pembahasan jika ada perubahan anggaran keuangan (PAK),” kata Eri Cahyadi. (Nor)
