Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, membeberkan fakta bahwa mayoritas RT dan RW belum memahami secara utuh program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Inilah yang menjadi kendala ratusan ribu KK belum terverifikasi.
Dalam konferensi pers di eks Humas Pemkot Surabaya, Yona mendorong pemkot membuat surat pemberitahuan resmi kepada seluruh Ketua RT dan RW agar informasi sampai ke warga.
“Kalau kita melibatkan 1.360 RW dan 9.149 ketua RT di Surabaya, maka itu akan menjadi dahsyat. Mereka akan menyampaikan kepada warganya, coba dicek apakah sudah masuk dalam DTSEN apa belum,” kata Yona Bagus, Kamis (19/2/2026).
Pria yang akrab disapa Cak Yebe ini mengajak warga memanfaatkan laman cekin.surabaya.go.id untuk memastikan status pendataan. Targetnya, validasi 1.026.192 KK di Surabaya dapat tuntas sebelum 31 Maret dengan jumlah data yang tidak ditemukan berada pada angka minimal.
Cak Yebe berharap seluruh elemen bergerak bersama agar target pendataan bisa segera tercapai sesuai jadwal yang ditetapkan. Dia optimistis percepatan akan terjadi jika warga aktif melakukan pengecekan mandiri dan RT/RW terlibat menyosialisasikan program tersebut.
Selama ini, kendala jumlah Kepala Keluarga (KK) yang belum ditemukan terus mengalami penurunan setelah dilakukan koordinasi dan tindak lanjut bersama dinas terkait.
“Saya di 12 titik reses bicara DTSEN. Kami menjumpai kendala DTSEN banyak angka yang awalnya 250.185 KK yang tidak ditemukan, ketika Kadispendukcapil koordinasi dengan kami lalu tindak lanjut 20 Januari turun angkanya 197.594. Lalu saat ini menjadi 181.867 maka turun 15 ribu sekian,” kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya.
Cak Yebe menjelaskan, jika dihitung rata-rata setiap hari ditemukan 524 KK baru yang terverifikasi. Proses tersebut melibatkan aparatur sipil negara sebagai petugas survei di lapangan.
“Kalau dihitung setiap hari ditemukan 524 KK baru. Yang menarik, metode survei kita melibatkan ASN, luar biasa yang dilakukan. Kalau yang disuruh survei ASN tidak punya skill surveyor lalu dikasih pembekalan sehari dapat sekian banyak,” tutur dia.
Cak Yebe mengungkapkan kendala terbesar berasal dari migrasi penduduk lintas kelurahan, antar kecamatan, hingga luar kota yang belum terkonfirmasi. Selain itu, ada warga di kawasan perumahan menengah ke atas dan apartemen yang menolak dilakukan survei.
“Problemnya banyak dari 181.867 KK yang belum ditemukan sekarang yang terbanyak terjadi migrasi lintas kelurahan dalam kecamatan, antar kecamatan atau luar kota yang tidak terkonfirm. Ada juga yang menolak survei di wilayah klaster premium dan apartemen,” ucapnya.
Dia menyebut warga yang tidak terkonfirmasi dalam DTSEN berpotensi mengalami penertiban sementara NIK agar muncul respons untuk melakukan validasi. Menurut dia, langkah ini penting agar data benar-benar akurat.
“Ketika tidak terkonfirm dalam DTSEN, NIK akan ditertibkan sementara agar ada respons ke yang tidak terkonfirm,” katanya.
Setelah pertemuan ini, Cak Yebe berharap proses verifikasi bisa segera kelar.
“Insyaallah sebelum 31 Maret ini bisa selesai. Kalau RT dan RW menyampaikan ke warganya seperti dulu saat DPT Online pemilu, warga akan lebih cepat menggunakan aplikasi untuk memastikan dirinya sudah masuk DTSEN atau belum,” pungkas Cak Yebe. (Nor)
