Akhir tahun yang beriringan dengan momen libur sekolah, Hari Natal dan Tahun Baru 2026 mustinya menjadi puncak upaya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aset pemkot sebagai jujugan wisata.
Namun, DPRD Surabaya menilai sektor pariwisata Surabaya kembali diuji oleh realitas fiskal yang semakin ketat. Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah daerah memperketat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, setiap sektor dituntut mampu memberi nilai tambah, termasuk pariwisata yang diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun hingga akhir tahun, sejumlah destinasi wisata yang dikelola Pemkot Surabaya dinilai belum mampu menunjukkan kinerja yang sebanding dengan besarnya aset yang dimiliki.
“Surabaya sesungguhnya tidak kekurangan potensi wisata. Beragam destinasi yang dimiliki kota ini telah lama menjadi ruang rekreasi masyarakat,” kata Yona Bagus Widyatmoko, Rabu (17/12/2025).
Namun pengelolaannya, lanjut Yona, masih berkutat pada pola administratif dan minim terobosan. Yona menilai kondisi ini belum mampu mendorong peningkatan kunjungan maupun pendapatan daerah secara signifikan.
Misalnya pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Sebagai ikon wisata kota dan aset strategis daerah, KBS hingga kini belum memiliki direktur utama definitif. Kekosongan kepemimpinan ini dinilai berdampak langsung pada arah pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis.
Yona menegaskan bahwa tanpa kepemimpinan yang jelas, sulit berharap KBS mampu berkembang optimal dan memberikan kontribusi maksimal bagi PAD.
“Kalau KBS tidak punya dirut definitif, pengelolaannya pasti tidak bisa maksimal. Padahal ini aset besar milik kota yang seharusnya bisa menjadi penopang PAD, apalagi di tengah berkurangnya dana dari pusat,” imbuh politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe.
Selama kepemimpinan belum tertata, lanjut Yona, KBS cenderung berjalan rutin tanpa arah pengembangan yang jelas.
Sementara itu, biaya operasional tetap harus ditanggung APBD, sehingga berpotensi menjadi beban anggaran jika tidak diimbangi peningkatan kinerja dan pendapatan.
Studi kasus lain yakni wisata offroad Tahura Pakal yang diperkenalkan Pemkot Surabaya belum lama ini. Meski menawarkan konsep berbeda, pengelolaannya dinilai masih terjebak dalam pola birokrasi yang kaku. Sistem pendaftaran yang mengharuskan pengunjung mendaftar secara daring dinilai mengurangi fleksibilitas layanan, terutama bagi wisatawan yang datang secara spontan.
“Wisata itu harusnya fleksibel dan ramah pengunjung. Kalau semua harus daftar online dengan sistem yang kaku, orang bisa berpikir ulang untuk datang. Ini menunjukkan pengelolaan masih berorientasi administrasi, bukan pasar,” ujar Yona.
Begitu juga dengan kawasan wisata Kota Tua Surabaya yang diharapkan menjadi etalase sejarah kota. Kawasan ini juga dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa nyaman bagi pengunjung.
Persoalan penataan kawasan dan aktivitas yang mengganggu kenyamanan dinilai masih menjadi persoalan inti. Hal ini membuat kawasan tersebut belum optimal sebagai destinasi unggulan.
“Kalau bicara wisata, rasa aman dan nyaman itu kunci. Kota Tua ini potensinya besar, tapi kalau pengunjung masih merasa tidak nyaman, tentu sulit berharap kunjungan meningkat,” ujarnya.
Yona menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut harus dilihat dalam konteks tantangan fiskal daerah. Dengan menurunnya dana transfer pusat, Pemkot Surabaya dituntut memastikan setiap aset daerah benar-benar produktif dan tidak hanya menyerap belanja rutin.
“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, kita tidak bisa lagi membiarkan aset daerah berjalan apa adanya. Wisata harus dikelola secara profesional dan berorientasi hasil, supaya PAD bisa naik dan APBD tidak terus terbebani,” tegas Yona. (Nor)
