Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, menilai kinerja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada satu tahun pertama di periode kedua berjalan cukup baik. Eri dinilai sebagai sosok pemimpin yang out of the box. Namun masih ada tantangan kerja birokrasi yang menuai berbagai evaluasi.
Politisi Golkar ini menegaskan bahwa tantangan utama Pemkot Surabaya saat ini berada pada kecepatan kerja birokrasi, terutama dalam koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Wali Kota Eri ini kepala daerah yang tidak biasa, ya memang harus begitu, harus out of the box. Nggak heran kalau Surabaya dapat penghargaan sebagai kota terinovati,” kata Arif Fathoni saat menjadi narasumber dalam FGD yang digelar oleh Forum Wartawan Surabaya dengan Tajuk “Satu Tahun Periode Ke dua Kepemimpinan Eri-Armuji, Apa Kabar Surabaya?” pada Kamis (5/2/2025).
Hal ini dikuatkan dengan statemen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad. Irvan mengungkap bahwa Surabaya menjadi kota dengan inovasi pemerintahan konkuren paling merata di Indonesia. Penghargaan ini sekaligus diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersamaan pada puncak IGA 2025 di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Meski demikian, Fathoni menilai gaya kepemimpinan Eri Cahyadi yang teknis dan detail belum sepenuhnya bisa diterjemahkan oleh seluruh jajaran birokrasi di Pemkot Surabaya. Menurutnya, hal itu berdampak pada pelaksanaan program yang kerap berjalan lambat.
“Gaya kepemimpinan Mas Wali ini benar-benar teknokratik banget gitu. Dalam perencanaan, sangat detail,” ujarnya.
Sayangnya, lanjut Fathoni, masih ada birokrat yang belum memahami secara utuh arah dan kehendak wali kota. Fathoni menegaskan, hal tersebut sering terjadi di wilayah kerja yang membutuhkan koordinasi lintas OPD.
“Pandangan saya masih ada beberapa birokrat di lingkungan pemerintah Kota Surabaya ini belum bisa memahami apa yang dikehendaki wali kota sebagai pemimpin publik ini dengan baik gitu. Sehingga seringkali gerakannya lambat. khususnya yang menyangkut lintas OPD,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketika wali kota memberikan penugasan yang berkaitan langsung dengan urusan masyarakat, proses koordinasi lintas OPD sering memakan waktu lama.
“Jadi kalau ada penugasan wali kota, urusan rakyat yang berkaitan dengan lintas OPD itu biasanya memang pola koordinasinya lama,” katanya.
Fathoni menilai Pemkot Surabaya perlu terus memperkuat budaya birokrasi melayani. Ia menegaskan, sistem pemerintahan pasca reformasi seharusnya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani. (Nor)
