Anggarapan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2023 telah resmi digedok dengan nilai memuaskan, yakni sebesar Rp 11,2 triliun. Artinya, ada kenaikan sebesar Rp 500 miliar bila dibandingkan dengan APBD Kota Surabaya tahun 2022. Naiknya nilai APBD di tahun 2023 menjadi bukti bahwa Surabaya tidak hanya mampu survive di tengah gempuran pandemi, namun mampu bangkit usai pandemi terkendali.
Semangat untuk bangkit pasca pandemi ini masih terus membara di tahun 2023 kelak. Termasuk bangkit di sektor perekonomian. Pasalnya, Pemerintah dan DPRD Surabaya sepakat memberikan porsi besar untuk perekonomian masyarakat Kota Pahlawan di tahun depan.
“Ini saatnya kita bangkit bersama, karena APBD Rp 11,2 triliun nanti insyallah 40 persennya akan dikerjakan oleh UMKM Kota Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi seusai pengesahan APBD Surabaya 2023.
Wali Kota Eri menjelaskan 40 persen yang dimaksud akan dilakukan melalui program padat karya yang telah mulai dijalankan sejak tahun 2022 ini. Sebuah terobosan program yang ditujukan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Salah satu contohnya ialah program padat karya paving, dimana para MBR yang menjalankannya telah mendapatkan penghasilan sebesar Rp 6 juta. Lalu ada juga program padat karya jahit yang sudah mendapat penghasilan sebesar Rp 4 juta.
Semangat kebangkitan ekonomi ini disambut baik oleh DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya yang membidangi perekonomian, Anas Karno, mendorong agar pelaksanaan 40 persen APBD 2023 untuk pemberdayaan UMKM bisa terserap maksimal dan tepat sasaran.
Ia berpendapat ada banyak hal yang bisa dilakukan agar anggaran UMKM bisa terserap maksimal dan tepat sasaran. Di antaranya mulai dari pelatihan hingga pendampingan kepada pelaku UMKM. Pendampingan yang dimaksud mulai dari pembuatan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran produknya secara meluas.
“Dengan demikian, para pelaku UMKM di Surabaya ke depannya bisa mandiri,” ujarnya.
Tak hanya itu, Anas Karno juga menilai pentingnya aspek permodalan bagi kemajuan UMKM di Surabaya. Terlebih di dalam Perda Perseroda PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama yang sebelumnya telah disahkan, Pemkot Surabaya memberikan penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar di tahun 2022 dan Rp 50 miliar di tahun 2023.
“Penyertaan modal tersebut bisa diprioritaskan sebagai kredit usaha bagi pelaku UMKM di Surabaya. Dengan bunga yang ringan dan syaratnya mudah tentunya. Pelaku UMKM cukup datang ke BPR SAU untuk mengajukan kredit,” jelasnya.
Kredit dari BPR SAU ini diharapkan bisa meminimalisir pelaku UMKM yang memilih opsi pinjaman online atau pinjaman dengan bunga tinggi. Sehingga tidak memberatkan pelaku UMKM untuk mengembangkan dan memajukan usahanya.
