Masyarakat Surabaya digemparkan dengan penemuan sapi yang terjangkiti virus Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) di beberapa daerah di Jawa Timur. Pasalnya, daging sapi yang terjangkiti penyakit ini berbahaya bila dikonsumsi. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya bertindak langsung guna mengantisipasi meluasnya polemik ini.
Salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ialah menghentikan pasokan daging sapi yang berasal dari daerah terjangkit. Melalui surat edaran dari DKPP, upaya ini telah diterapkan oleh PD Rumah Potong Hewan Surabaya. PD RPH menghentikan pasokan daging sapi dari 4 daerah di sekitar Surabaya yakni Mojokerto, Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo.
Upaya ini mendapat respon positif dari DPRD Surabaya. Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Alfian Limardi mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Menurutnya, penghentian pasokan tersebut guna memastikan daging sapi yang beredar di masyarakat Surabaya adalah daging yang sehat dan higienis. Upaya ini juga dimaksudkan untuk memutus penyebaran PMK pada sapi.
“Begitu pula dengan upaya preventif berupa vaksinasi sapi di Surabaya yang dilakukan oleh DKPP. Terima kasih telah bergerak cepat,” ujarnya, Jumat (13/5/2022).
Meskipun pasokan daging dari 4 daerah tersebut dihentikan, Alfian optimis tidak akan menimbulkan inflasi di masyarakat. Sebab, dari data BPS sepanjang tahun lalu, inflasi yang disebabkan oleh komoditas daging sapi hanya terjadi pada saat menjelang Idul Fitri.
“Wabah ini memiliki multiplier effect, salah satunya kerugian ekonomi. Untuk menjaga stik di pasaran dan mencegah inflasi lebih baik Pemkot Surabaya mencari pemasok lain dari daerah yang aman,” imbuhnya.
Selain itu, Alfian juga mendorong agar PD Pasar Surya hanya mengambil pasokan daging sapi dari PD RPH. Sebab, PD RPH bisa menjadi filter pertama peredaran daging sapi yang bebas PMK. Sehingga, daging di pasaran yang dibeli dan dikonsumsi oleh warga benar-benar aman.
“Selama ini masyarakat tidak tahu daging yang beredar di pasar itu berasal dari RPH mana dan kapan disembelihnya. Padahal masyarakat berhak tahu. Kalau pedagang diminta untuk beli di satu titik, maka masyarakat akan merasa lebih aman membeli daging,” jelasnya.
Selain itu, Alfian juga mendorong Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan Pemprov Jatim untuk memantau rantai perdagangan daging sapi dari hulu ke hilir guna mencegah laju penyebaran PMK masuk ke Surabaya. Saran ini juga diamini oleh Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz.
Tak hanya itu, Mahfudz juga menyarankan Pemkot Surabaya membuat tempat isolasi bagi hewan sebelum masuk ke RPH. Ia menuturkan, selama ini Surabaya belum memiliki ruang isolasi bagi hewan ternak. Semua hewan ternak dari daerah lain langsung dibawa ke RPH. Akibatnya, kesehatan hewan yang masuk ke Surabaya tidak bisa dipantau secara optimal.
“Seharusnya, walau tidak ada kasus wabah PMK ini, pemkot punya tempat isolasi bagi hewan yang akan masuk ke RPH,” ujarnya, Senin (16/5/2022).
Begitu pula dengan daging-daging dari luar Surabaya yang beredar di masyarakat. Itu juga harus diawasi dengan teliti oleh Pemkot Surabaya. Salah satu caranya dengan menggelar operasi guna mengambil sampel dan menelitinya. (fen)