Dinamika Dewan

Soal PKL Embong Blimbing, Ini Komentar Komisi B DPRD Surabaya

Nasib pedagang kaki lima (PKL) Embong Blimbing yang terdampak penggusuran oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi perhatian Komisi B DPRD Surabaya.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mohammad Faridz Afif menilai, aktivitas perdagangan di kawasan tersebut tidak memiliki dasar legalitas yang kuat jika mengacu pada regulasi yang berlaku.

Hal itu disampaikan Afif setelah membahas sejumlah landasan hukum yang mengatur keberadaan PKL dan kawasan wisata kuliner di Surabaya. Menurutnya, terdapat sejumlah aturan lama yang perlu dicermati agar Komisi B memiliki pijakan hukum ketika menerima aspirasi para pedagang dalam hearing mendatang.

Afif menjelaskan, salah satu dokumen yang menjadi pegangan pedagang Embong Blimbing adalah aturan tahun 1991 yang mengatur sejumlah titik lokasi wisata kuliner. Namun, ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui keputusan wali kota pada 1999.

Dalam aturan tahun 1999 tersebut, pemerintah menetapkan tiga kawasan yang diperbolehkan menjadi lokasi wisata kuliner, yakni Jalan Kedung Doro, Jalan Genteng Besar, dan Jalan Karang Menjangan.

“Yang mana diperbarui oleh Pak Harto, Wali Kota, di tahun 99. Yang mana bahwa perwali yang tahun 91 tidak berlaku. Dikeluarkanlah lagi tahun 99 dengan berbeda nomor, bahwa yang menjadi kekuatan penting adalah terkait melegalkan, ya. Wisata kuliner, bukan PKL, wisata kuliner,” kata Afif ditemui setelah Hearing pada Rabu (18/11/2026).

Ia pun menegaskan bahwa keberadaan kawasan wisata kuliner yang ditetapkan dalam aturan tersebut tidak bisa serta-merta menjadi pembenaran bagi aktivitas perdagangan di lokasi lain.

Bahkan, Afif secara tegas menyebut aktivitas berjualan di Embong Blimbing tidak diperbolehkan apabila mengacu pada kondisi lokasi yang dinilai bersifat permanen dan berada di atas saluran.

“Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena apa? Yang kedua permanen. Yang ketiga di atas saluran. Enggak boleh,” tegasnya.

Menurut Afif, terdapat perbedaan mendasar antara lokasi wisata kuliner yang ditetapkan pemerintah dengan kawasan Embong Blimbing. Beberapa lokasi yang masuk dalam keputusan wali kota berada di bahu jalan, bukan di atas saluran.

Karena itu, ia menilai penataan pedagang harus memperhatikan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang publik. Salah satunya Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dalam regulasi tersebut, setiap orang atau badan dilarang menghuni, melakukan aktivitas berjualan maupun memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jalan layang, di atas tepi saluran, serta tempat umum lainnya secara terus-menerus atau permanen.

Sementara pemanfaatan ruang tersebut secara tidak terus-menerus tetap diwajibkan memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Meski demikian, Ketua DPC PKB Surabaya tidak menutup mata terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi pedagang Embong Blimbing setelah penggusuran. Ia menyebut ada sejumlah alternatif lokasi yang bisa dipertimbangkan apabila pedagang ingin tetap menjalankan usaha kuliner.

“Satu, mencari tempat yang resmi di SWK terdekat bisa. Yang kedua, pindah ke Kedung Doro, ya, enggak apa-apa. Karena kan sama-sama wisata kuliner, kan? Ya, bukan PKL, kan? Embong Blimbing itu wisata kuliner, ya. Bisa ke Genteng Besar, bisa juga di Karang Menjangan. Tetap, tapi yang paling dekat itu SWK setempat,” ujarnya.

Di sisi lain, Afif menilai persoalan Embong Blimbing menunjukkan masih adanya kebutuhan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur keberadaan PKL dan kawasan wisata kuliner di Surabaya.

Menurutnya, aturan yang menjadi rujukan mengenai penetapan lokasi wisata kuliner terakhir diterbitkan pada 1999. Sejak saat itu, belum ada pembaruan kebijakan yang secara khusus merangkum penentuan lokasi yang diperbolehkan untuk aktivitas perdagangan tersebut.

Karena itu, Komisi B berharap Pemkot Surabaya menyusun peraturan wali kota (perwali) baru yang tidak hanya mengatur wisata kuliner, tetapi juga keberadaan PKL secara lebih menyeluruh.

“Dan karena sudah enggak ada lagi perwali itu, mulai 99 sampai sekarang, enggak ada lagi, untuk supaya keluar perwali baru. Kalau bisa, ditekankan jangan hanya wisata kuliner, sekalian PKL, yang boleh mana aja,” ungkapnya.

Afif menjelaskan, perda pada dasarnya menjadi payung hukum yang mengatur ketentuan umum. Sementara perwali diperlukan untuk memperjelas implementasi kebijakan, termasuk menentukan lokasi mana saja yang diperbolehkan untuk aktivitas perdagangan.

Ia juga menyoroti masih adanya kerancuan di masyarakat dalam membedakan PKL dengan wisata kuliner.

Padahal, keduanya memiliki karakteristik dan pengaturan yang berbeda.
Menurutnya, PKL merupakan aktivitas perdagangan yang tidak bersifat permanen. Sementara wisata kuliner juga memiliki ketentuan operasional, termasuk pembatasan waktu berjualan.

Dalam aturan yang menjadi rujukannya, kawasan wisata kuliner di tiga lokasi tersebut hanya diperbolehkan beroperasi mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB.

Dengan adanya perwali baru, Afif berharap pemerintah memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menentukan lokasi, waktu operasional, hingga karakteristik aktivitas perdagangan yang diperbolehkan.

Persoalan Embong Blimbing pun diharapkan tidak berhenti sebatas penertiban pedagang. Kejelasan regulasi dinilai penting agar penataan kawasan publik tetap berjalan tanpa mengabaikan kepastian usaha bagi para pedagang kecil.(Nor)

Exit mobile version