Ketika tujuh Fraksi yang lain tidak membacakan tanggapan akhir mereka, Fraksi PKS lantang menyuarakan sikap kritisnya kepada Walikota Surabaya.
Fraksi PKS mencuri perhatian dalam rapat paripurna DPRD bersama Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan seluruh pejabat pemkot, Senin (30/6/2025).
Rapat paripurna dilaksanakan dengan agenda pandangan akhir Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Juru Bicara Fraksi PKS Aning Rahmawati jalan menuju podium. Dengan penuh kecermatan, politisi perempuan partai ini bersuara kritis.
“Fraksi kami akan memberikan catatan atas pelaksanaan APBD 2024,” kata Aning.
Salah satu yang harus diingatkan Fraksi PKS adalah soal putusan MK terkait pendidikan gratis. Bahwa pendidikan gratis untuk pendidikan dasar. Pemkot Surabaya harus paham ini.
Aning menuturkan bahwa semua siswa pendidikan dasar jangan ada satupun yang tidak mampu sekolah karena biaya. Semua harus tercover dan mampu untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya.
“Saya mencatat partisipasi pendidikan jenjang SD 95,05 persen. Partisipasi pendidikan SMP 96,17 persen. Artinya masih ada putus sekolah,” tutur Aning.
Dalam catatan fraksi ini dia merujuk pada Dinas Pendidikan yang tertulis ada 1.440 anak putus sekolah. Sementara ada 11.440 anak rentan putus sekolah.
Aning menyebut putusan MK adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus hadir menjamin setiap siswa memperoleh pembiayaan pendidikan dasar, baik di negeri maupun swasta.
Selain memberi catatan soal pendidikan, Fraksi PKS juga memberi apresiasi atas serapan anggaran di setiap kecamatan yang mencapai 97 persen. Begitu juga jumlah penerima beasiswa Pemuda Tangguh juga sudah ditambah.
Aning juga menyoroti soal kinerja BUMD. Kinerjanya masih harus ditingkatkan. Business Plan mestinya walikota tahu. Untuk itu perlu penyehatan BUMD ini. (Nor)