Pemerintah Kota Surabaya melakukan rotasi dan pelantikan pejabat setara pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawasan, dan fungsional, Rabu (12/10/2022). Sebanyak 320 pejabat eselon II dan IV mengalami pergeseran jabatan. Salah satu nama di antaranya ialah Hendro Gunawan, Sekretaris Daerah Kota (Sekkota) Surabaya.
Dengan adanya rotasi tersebut, saat ini jabatan Sekkota Surabaya tengah kosong. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Erna Purnawati ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Sekkota.
Kekosongan jabatan Sekkota ini juga menjadi sorotan DPRD Surabaya. Pasalnya, Sekkota mengemban tugas yang penting. Khususnya sebagai jembatan komunikasi antara Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya. Seperti yang telah dilakukan oleh Hendro Gunawan semasa menjabat sebagai Sekkota.
Oleh karena itu, DPRD Surabaya berharap siapapun yang nantinya akan mengisi jabatan Sekkota haruslah sekaliber Hendro Gunawan. Baik dalam hal pekerjaan teknis di pemerintahan hingga komunikasi yang baik sebagai jembatan legislatif dan eksekutif.
“Beliau (Hendro Gunawan) tidak hanya menguasai pekerjaan teknis di lingkup pemerintahan, namun juga memiliki komunikasi yang bagus, termasuk cara berkomunikasi dengan dewan. Baik di internal maupun eksternal pemkot. Oleh karena itu Pak Hendro disegani dan relatif bisa diterima oleh pegawai dan pejabat di pemkot,” ujar Imam Syafii, anggota Komisi A DPRD Surabaya.
Selain menguasai pekerjaan teknis pemerintahan dan komunikasi yang baik, Imam Syafii juga mengingatkan agar Sekkota terpilih nanti juga harus memiliki integritas dan moralitas yang baik pula.
“Bisa ditelusuri dari rekam jejak digitalnya, termasuk apakah pernah menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk menumpuk kekayaan atau tidak,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mendorong Pemkot Surabaya agar segera melantik Sekkota Definitif. Setidaknya paling lambat di awal tahun 2023, Sekkota Definitif sudah terlantik.
“Lebih awal lebih bagus sebab kita membutuhkan Sekkota Definitif. Kalau sekkota definitif maka jabatan lain juga akan definitif. 2023 itu kita ibarat masuk ke gigi 4 atau lima, jadi membutuhkan tatanan sruktur dan SDM yang sudah lengkap semuanya,” ujarnya.
Selain itu, Reni juga mendorong agar pemilihan sekkota definitif melalui seleksi terbuka. Selain untuk menyesuaikan dengan mekanisme dan aturan berlaku, seleksi terbuka akan menentukan yang terbaik untuk menempati jabatan sekkota. Sebab jabatan sekkota termasuk dalam tatanan birokrat tertinggi.